By 
Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) bantaran Winongo terbatas pada Kelurahan Ngampilan. Hal ini dikarenakan daerah ini dianggap sukses melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pemukiman (P2KP).
“Daerah yang sudah melaksanakan P2KP itu yang kemudian mendapatkan hadiah Rp1 miliar untuk PLPBK,” kata Muh. Mansur, Kepala Bidang Karya Cipta Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) DIY pada Harian Jogja di Benteng Vrederburg, Malioboro, Jogja, pada Sabtu (21/11/2015).
Pria berkacamata ini menekankan bahwa pemilihan daerah ini juga ditentukan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setiap daerah yang terpilih akan mendapatkan dana sejumlah Rp1 miliar bersumber dari APBN untuk diserap selama satu tahun masa anggaran.
PLPBK sendiri merupakan program yang memiliki target berupa 100% sanitasi, 0% permukiman kumuh, dan 100% ketersediaan air bersih pada 2019 mendatang. Untuk tahun ini sendiri yang diprioritaskan adalah masalah permukiman kumuh. Bantaran sungai masih menjadi area yang didominasi oleh kawasan kumuh.
Mansur juga menguraikan jika intervensi pemerintah hanya sebatas pada pemberian dana sedangkan untuk pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya pada masyarakat terkait. Dari pihak DPUP ESDM DIY sendiri hanya membantu pelaksanaannya khususnya untuk Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP).
“Kami hanya membantu sekian persen dari anggaran pusat, demikian pula pemerintah di tingkat kota atau kabupaten,” jelas Mansur.
Seluruh tahapan penggunaan dana PLBK ini diserahkan ke warga kelurahan setempat mulai dari perencanaan, pemetaan, dan realisasi di lapangan. PLPBK sendiri merupakan buah dari konsep PNPM Mandiri Perkotaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat mewujudkan visi akan daerah tempat tinggalnya.
Dari program PLPBK tahun sebelumnya, Kelurahan Karangwaru, Jogja, DIY merupakan salah satu daerah pilot project yang dianggap berhasil mencapai tujuan ini.
Comments