By 
Harianjogja.com, JOGJA– Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, dan tingkat ketimpangan (rasio gini) DIY berada di bawah Papua. Hal ini menjadi perhatian Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kepala PSKK UGM, Agus Heruanto Hadna mengungkapkan kondisi kemiskinan di DIY tersebut menimbulkan pertanyaan, terkait validitas angka kemiskinan tersebut. Selama ini, pemerintah mendefinisikan kemiskinan dengan kondisi ekonomi. Padahal, kondisi kemiskinan di Indonesia itu multi dimensi.
“Pertanyaan yang muncul, apakah benar DIY semiskin itu, padahal kita lihat pertumbuhan mall dan hotel terus meningkat,” katanya, ketika berkunjung ke Harian Jogja, Rabu (6/4/2016).
Namun jika memang angka dan kondisi kemiskinan itu benar, maka keberadaan mal dan hotel di DIY ini belum memberikan dampak terhadap kesejahteraan warganya.
Hadna mengungkapkan Indonesia masih menghadapi tantangan tingkat kemiskinan yg masih tinggi. Meski angkanya cenderung turun, penurunan tersebut mengalami perlambatan satu dekade terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2015, jumlah penduduk miskin Indonesia masih 2,8 juta atau 11,22% dari jumlah penduduk.
Kacaunya pengukuran maupun data tentang kemiskinan, lanjutnya, akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanganan kemiskinan tersebut.
Berawal dari masalah ini, PSKK UGM akan menyelenggarakan seminar dengan tema “Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Perpektif Kerakyatan”, sekaligus untuk merayakan hari ulang tahun ke-44 PSKK UGM.
Dari seminar ini diharapkan muncul dan berkembang gagasan yang dapat berkontribusi baik bagi pembaruan paradigma dalam dalam memahami kemiskinan dan ketimpangan maupun dalam perumusan dan implementasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
Seminar ini akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Pakar Ekonomi, Bupati Fakfak Papua, Bupati Kepulauan Talaud Sulawesi Utara dan Walikota Jogja.
Comments