By 
Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Proyek infrastruktur masih menjadi prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemkab Sleman.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman, Jenu Santoso mengatakan, besarnya anggaran yang disediakan tidak lepas dari sejumlah proyek besar pada 2017.
Selain untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, katanya, Pemkab juga menjadwalkan pengerjaan renovasi sejumlah pasar besar sepeti pasar Kalasan dan pasar Prambanan.
Kondisi tersebut, ujarnya, tentunya membutuhkan dana tidak sedikit. Untuk Pasar Kalasan, nilainya sebesar Rp5,2 miliar sementara penyelesaian proyek pembangunan Pasar Prambanan dianggarkan Rp24 miliar.
Selain itu rencana proyek dua pasar tersebut, anggaran pembangunan yang diusulkan untuk DPUP meliputi pemeliharaan jalan Rp70,28 miliar, pembangunan jalan (Rp54,79 miliar), pemeliharaan jaringan irigasi (Rp22,08 miliar), peningkatan jembatan dan gorong-gorong (Rp16,6 miliar), dan penataan kawasan kumuh (Rp13 miliar).
Menurut Jenu, ruas jalan kabupaten sepanjang 700 kilometer yang perlu dibangun oleh Bidang Bina Marga DPUP Sleman. Saat ini kondisinya sebagian rusak berat sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas. Meski begitu, anggaran yang tersedia tidak bisa mengerjakan seluruh perbaikan.
“Hanya bisa mengcover sekitar 30 persen panjang jalan. Kalau harus seluruhnya, butuh dana 3-4 kali lipat. Makanya, kami lakukan pemeliharaan secara rutin dan bertahap,” kata dia, belum lama ini.
Selain beberapa proyek besar tersebut, DPUP juga akan melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan nilai anggaran sebesar Rp22,58 miliar.
Menurut Kepala Seksi Perumahan Swadaya DPUP Sleman Achmad Subhan, dana tersebut berasal dari APBD Sleman sebesar Rp6,285 miliar, APBD Provinsi untuk Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) sebesar Rp5,92 miliar, APBN Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAK) sebesar Rp7,7 miliar dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebesar Rp3 miliar.
“Total dana yang dialokasikan sebesar Rp22,58 miliar untuk 1.803 penerima [unit],” katanya kepada Harianjogja.com.
Di bidang kesehatan, Pemkab Sleman masih mengalokasikan puluhan miliar untuk jaminan kesehatan masyarakat. Meskipun mulai 2017 ini, peserta program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) beralih menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“Tetapi kami menyiapkan dana Rp40 miliar untuk membayar iuran warga untuk 2017. Ini di luar alokasi dana Jampersal ya,” kata Asisten Sekda Bidang Pembangunan Sleman Suyamsih, beberapa waktu lalu.
Dia berharap, integrasi tersebut mampu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Pasalnya, pemegang kartu Jamkesda di Sleman tercatat 51.924 jiwa. Jumlah tersebut bisa bertambah jika pendataan terkait keluarga miskin selesai dilakukan.Abdul Hamied Razak/JIBI/Harian Jogja |
Comments