By 
Warga penolak pembangunan Bandara Temon yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) akan melaksanakan aksi protes bersamaan dengan kedatangan Presiden RI, Joko Widodo dalam seremonial ground breaking bandara. Aksi protes dilakukan untuk menegaskan penolakan tanpa syarat mereka untuk bandara yang dinyatakan terbesar di Indonesia ini.
WTT sebenarnya telah bersiap melaksanakan aksi protes kemarin sesuai dengan jadwal pelaksanaan groun breaking bandara. Seiring dengan pemunduran jadwal ground breaking maka aksi protes pun ditangguhkan sementara. Humas WTT, David mengatakan akan dikerahkan sekitar 300 KK warga WTT dalam aksi tersebut.
“Siapapun yang datang, kami[WTT] akan beraksi untuk menolak,”tandasnya pada Senin (23/1/2017). Meski mengaku tak tahu jadwal seremonial tersebut akan digelar namun David menyatakan aksi protes siap digelar kapanpun. Menurutnya, penolakan tetap konsisten dilakukan karena pembangunan bandara merampas tanah milik rakyat.
Ia juga menambahkan sejumlah warga WTT telah diminta menandatangani surat pemberitahuan luas lahan dan nominal ganti rugi oleh petugas dari Pengadilan Negeri (PN) Wates. Namun, warga telah menolak untuk menandatangai surat tersebut karena tidak merasa menjual lahannya. Warga WTT juga berkeras akan tetap menghuni rumahnya meskipun ada upaya pengosongan paksa nanti.
Setidaknya ada 350 bidang lahan milik WTT yang ikut diganti rugi dengan cara konsinyasi di PN Wates. “Kami[WTT] tidak jual tanah kok suruh ngambil uang,”tegasnya. PT Angkasa Pura saat ini sedang mengikuti sejumlah sidang terkait ganti rugi lahan dengan sistem konsinyasi yang meliputi lahan milik warga penolak dan lahan dengan sengketa.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulonprogo, Zahrom Asurawan mengatakan proses lelang pengurukan lahan relokasi bandara masih masuk dalam tahap sanggah. Apabila lancar maka kontrak akan ditandatangani pada 27 Januari mendatang. Paling tidak ada 139.000 meter kubik tanah padat untuk pengurukan yang diambil dari Kaliagung, Kaligalang, Sentolo untuk proses pengerjaan selama 4 bulan tersebut.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Danang S Baskoro mengaku tak ambil pusing dengan masih adanya penolakan dari warga terdampak bandara. Menurutnya, proses penyusunan dokumen amdal juga saat ini masih terus berjalan tanpa kendala berarti. Ia menyebutkan ada 93 pemilik lahan calon bandara tak memiliki keberatan apapun untuk pembangunan bandara maupun nilai ganti rugi yang diberikan. |Jibi|HarianJogja|
Comments