By 
Di tengah masa kampanye untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Jogja 2017, PDI Perjuangan telah menyelesaikan proses konsolidasi tim saksi untuk mengawal proses demokrasi dalam rangka pemilihan kepala daerah.
Danang Rudyatmoko, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menyebutkan ada 1600 saksi pilwali yang sudah siap bertugas pada masa pemungutan suara, 15 Pebruari 2017 mendatang.
Danang Rudyatmoko, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menyebutkan ada 1600 saksi pilwali yang sudah siap bertugas pada masa pemungutan suara, 15 Pebruari 2017 mendatang.
“Kita sudah selesai lakukan pelatihan saksi agar proses pilwali Jogja berlangsung demokratis, jujur tanpa dinodai adanya politik uang,” kata Danang Rudyatmoko, Rabu, 25/1/2017 di Yogyakarta.
Danang menjelaskan saksi pilwali Jogja telah mendapatkan pelatihan secara khusus agar proses demokrasi di kota Yogyakarta berjalan secara terbuka dan jujur. Di setiap tempat pemungutan suara (TPS) ada 2 saksi yang ditempatkan. Keberadaan saksi di TPS, disebutkan cukup penting agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pemilihan.
“Mereka inilah nanti yang menjadi ujung tombak agar proses pilwali lancar, rekapitulasi suara tidak tercederai pelanggaran,” kata Danang Rudyatmoko.
Ketua Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1, Imam Priyono-Achmad Fadli menambahkan dalam proses pilkada Kota Jogja, selain mematok target kemenangan, PDI Perjuangan terus aktif melakukan edukasi politik kepada rakyat agar bisa memilih secara rasional. Sesuai visi dan misi yang diusung oleh Imam Priyono-Achmad Fadli, PDI Perjuangan telah memberikan kader terbaiknya untuk bisa memimpin Yogyakarta dan menang dalam pilwali 2017.
“Visi misi bisa dielaborasi lewat beragam cara, selain dengan cara berdialog langsung bersama warga, ada forum debat publik yang terbuka. Masih ada dua sesi debat di TVRI yang diselenggarakan KPU. Rakyat bisa melihat langsung, apa saja program yang diusung oleh Imam Priyono-Achmad Fadli,” katanya.
Bambang Praswanto, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY menambahkan tiap kader partai yang diajukan dalam pemilihan kepala daerah telah melakukan kontrak politik untuk benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat.
Comments