By 
Peneliti dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Habib menyebutkan indeks potensi konflik akibat tindakan premanisme di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkat.
“Kecuali di Kecamatan Moyudan, Berbah, Kalasan, Cangkringan, dan Prambanan yang mengalami penurunan,” kata Habib pada sosialisasi peta perubahan sosial dan potensi konflik 2016 hasil penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY bersama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM di Sleman, Kamis.
Menurut dia, Kecamatan Mlati, Depok, dan Gamping merupakan tiga kecamatan dengan potensi konflik premanisme tertinggi di Kabupaten Sleman.
“Untuk konflik ekonomi Kecamatan Mlati, Kalasan, dan Gamping merupakan kecamatan dengan nilai indeks potensi konflik Ekonomi tertinggi di Kabupaten Sleman. Sedangkan Kecamatan Minggir, Prambanan, dan Ngemplak merupakan tiga kecamatan dengan indeks potensi konflik ekonomi terendah di Kabupaten Sleman,” katanya.
Ia mengatakan untuk Indeks Potensi Konflik dimensi politik di tahun 2016 mengalami peningkatan hampir di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Minggir yang mengalami penurunan.
“Indeks Potensi Konflik tertinggi ada di Kecamatan Ngemplak, Kalasan, dan Prambanan dan Indeks Potensi Konflik terendah ada di Kecamatan Minggir, Cangkringan dan Seyegan,” katanya.
Habib mengatakan bahwa komposisi masyarakat DIY yang multikultur bisa menjadi sebuah kekuatan, namun apabila tidak ditopang oleh kekuatan modal sosial yang memadai bisa menimbulkan konflik.
“Tujuan diadakannya sosialisasi tersebut adalah untuk mengkaji perubahan sosial dan potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul, serta Kota Yogyakarta serta menyusun peta potensi konflik yang berdimensi pemerintahan, politik, sosial ekonomi, sosial budaya (identitas) dan kekerasan kelompok (premanisme) sebagai implikasi dari perubahan sosial yang terjadi di DIY,” katanya.
Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun mengatakan, untuk menciptakan situasi aman dan nyaman bagi masyarakat maka potensi konflik perlu dikelola secara baik dan tepat.
“Mengingat tingginya tingkat heterogenitas ini, maka diperlukan upaya untuk menjaga agar kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh orang atau golongan yang berniat memecah belah persatuan dengan dasar perbedaan tersebut,” katanya.
Ia mengatakan, untuk menjaga jangan sampai perbedaan yang ada menjadi sumber konflik, diharapakan semua pihak lebih menciptakan kondisi kondusif di lapangan yang membutuhkan dukungan semua pihak agar tidak terjadi pengkotak-kotakan suku, agama dan lain-lain.
“Saya berharap dengan diadakannya sosialisasi ini, dapat menjadi sharing informasi sekaligus menjadi media dalam menyusun
langkah-langkah konkret yang dapat diupayakan dalam menjaga ketertiban
dan keamanan di Kabupaten Sleman,” katanya. (Antara)
Comments