Kebijakan Publik Harus Berpedoman Pada Pancasila

STARJOGJA,JOGJA -Menjadi manusia Pancasila bagi penyelenggara pemerintahan sejatinya bagaimana menyenangkan hatinya rakyat.Kebijakan publik yang berpedoman pada Pancasila itu harus mewujud dalam program dan anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan hal tersebut di sela peringatan hari lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945. ke”Peringatan Hari Lahirnya Pancasila bermakna bukan soal seremonial saja, tapi bagaimana implementasikan Pancasila dalam kehidupan kebangsaan masa kini dalam praktek kebijakan publik kita. Bagaimana Pancasila terwujud dalam Kebijakan Pembangunan untuk menjamin kesejahteraan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia,” kata Eko Suwanto, Wakil Sekretaris Pengda KAGAMA DIY sebelum mengikuti upacara hari lahir Pancasila di Yogyakarta, Kamis, 1 Juni 2017.

Pancasila sebagai pedoman kebijakan publik harus menjadi satu tarikan nafas dalam program dan kebijakan pemerintah. Di antaranya bagaimana mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jaminan akses pendidikan, kesehatan dan membebaskan rakyat dari kemiskinan.
Bung Karno dalam pidatonya, yang kini menjadi penanda hari lahirnya Pancasila 1 Juni  menyampaikan lima prinsip Gotong Royong.

Eko Suwanto mengutip pidato Bung Karno, Pancasila yang diusulkannya menjadi realiteit, yakni jikalau kita ingin hidup menjadi satu bangsa, satu nationiteit yang Merdeka, ingin hidup sebagai anggota dunia yang Merdeka, yang penuh dengan perikemanusiaan, ingin hidup di atas dasar permusyawaratan, ingin hidup sempurna dengan sociale rechtvaardigheid, ingin hidup dengan  sejahtera dan aman, dengan ketuhanan yang luas dan sempurna, jangan lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya ialah perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan.(den)