By 
STARJOGJA – JOGJA , Pada Konferensi Habitat III yang digelar di Ekuador pada 17-20 Oktober 2016 silam, 193 negara termasuk Indonesia sepakat untuk mengadopsi Agenda Perkotaan Baru (New Urban Agenda) dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan baik dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Program “100-0-100” menjadi salah satu program yang diusung Pemerintah Indonesia dalam konferensi.
Pasca Habitat III, sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan perlu diperkuat dalam penataan kawasan permukiman kumuh berbasis masyarakat. Tidak hanya itu, praktik-praktik yang diinisiasi masyarakat untuk menjawab permasalahan tersebut juga perlu didokumentasikan.
Rangkaian agenda Urban Thinkers Campus yang diselenggarakan Huairou Commission bersama YAKKUM Emergency Unit didukung World Urban Campaign menjadi ruang dialog lintas sektor untuk menyamakan persepsi, berbagi perspektif, serta menyelaraskan kontribusi yang selama ini dilakukan dalam usaha penataan kawasan bantaran sungai agar tidak terkesan berdiri sendiri-sendiri, dan pada kelanjutannya menjadi upaya untuk menterjemahkan kerangka Agenda Baru Perkotaan ke dalam praktik di tingkat lokal.
Sesi Seminar bertajuk “Implementasi Agenda Baru Perkotaan dalam Meningkatkan Kualitas Permukiman Kumuh Bantaran Sungai” digelar pada 22 Agustus 2017 di Kampus Universitas Kristen Duta Wacana. Selain Seminar, Pameran Pembangunan Perkotaan yang terbuka untuk umum juga digelar di Atrium Didaktos UKDW mulai pukul 08.00 hingga puncak acara pukul 17.00. Selain pameran foto dan dokumentasi isu-isu di bantaran sungai, pameran juga menampilkan beragam inisiatif kegiatan yang telah dilakukan komunitas bantaran sungai di Yogyakarta.
Dipandu Gepeng Kesana Kesini, pengunjung bisa menyaksikan beberapa narasumber baik dari akademisi, kelompok perempuan, penggiat kemanusiaan dan forum Pengurangan Risiko Bencana DIY berbagi pandangan dan pengetahuan terkait pembangunan kota yang inklusif dan berbasis pengurangan risiko bencana. Kegiatan ini merupakan kolaborasi multi pihak baik komunitas, LSM, akademisi, dan pemerintah.
Comments