By 
Starjogja.com, Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, masih menganggarkan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) hingga 2019.
Seperti dikutip dari Antara, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, mengatakan pemkab sudah melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya didampingi untuk pelaksanaan program Jamkesda.
Ia mengatakan bahwa program Jamkesda masih berlaku hingga 2 tahun ke depan, yakni 2018 dan 2019.
Anggaran program Jamkesda di Kulon Progo rata-rata sebesar Rp18 miliar per tahun. Namun, pada tahun 2017, jumlah anggarannya berkurang karena masyarakat Kulon Progo mulai beralih ke BPJS.
Pada tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo akan menaikkan anggaran dan jumlah kepesertaan BPJS yang dibayari pemerintah atau melalui penerima bantuan iuran (PBI).
Jika pada tahun 2019 masyarakat Kulon Progo belum masuk BPJS Kesehatan, kata Hasto, pemkab akan minta payung hukum. Hal ini dikarenakan program pemerintah pusat yang mengharuskan seluruh masyarakat harus ikut BPJS Kesehatan sampai 2019.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Bambang Haryatno menyebutkan total anggaran program Jamkesda 2017 sebesar Rp11,2 miliar. Dari total anggaran tersebut, untuk mengintegrasikan sebanyak 20.000 warga miskin dalam BPJS.
Menurut dia, sudah ada 242.000 warga miskin Kulon Progo yang masuk BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui PBI. Namun, sampai saat ini, masih ada 46.000 warga miskin yang belum masuk jaminan kesehatan.
Anggota FPAN DPRD Kabupaten Kulon Progo Sudarto mengharapkan pemkab terus memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin maupun warga mampu. (Am)
Comments