By 
Pernyataan Trump untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem terus mendapatkan kritik.Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Ratih Herningtyas, S.IP, M.A. menyebutkan bahwa pernyataan sepihak yang dikeluarkan oleh Trump tersebut merupakan tindak pelanggaran dari kesepakatan yang sudah ada Yaitu Two State Solution yang berisikan dalam wilayah yang ada didirikan 2 negara untuk 2 warga. Perdebatan mengenai batas negara masih sering menjadi sumber konflik antar kedua belah pihak, dan pernyataan yang dikeluarkan Trump akan berpotensi merusak usaha menuju perdamaian.
“Pernyataan Trump untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem merupakan bentuk pengakuan dari Amerika Serikat terhadap posisi Yerusalem sebagian bagian kedaulatan Israel. Pernyataan ini merupakan pelanggaran yang nyata mengenai kesepakatan status Quo terhadap Yerusalem dalam kerangka penyelesaian konflik Israel-Palestina melalui Two State Solution. Pernyataan tersebut juga semakin menunjukkan bahwa kebijakan Amerika Serikat menerapkan standar ganda dalam isu Israel-Palestina,” papar Ratih, yang juga merupakan dosen Hubungan Internasional UMY, saat berkesempatan untuk diwawancarai oleh tim Biro Humas & Protokol (BHP) UMY, Kamis (7/12).
Meskipun hanya berupa pernyataan, kemungkinan Yerusalem menjadi pengganti dari Tel Aviv bisa saja terjadi. “Kemungkinan terwujud penggantian ibukota negara Israel sangat tergantung pada keberanian dan nyali Trump untuk merealisasikannya. Apalagi di tengah berbagai pernyataan keras masyarakat internasional, salah satunya Turki melalui Presiden Erdogan yang akan memanfaatkan pertemuan OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di Istanbul sebagai momentum menggerakkan negara-negara anggota OKI dan komunitas muslim dunia untuk menentang kebijakan tersebut. Trump juga tidak boleh mengabaikan potensi munculnya gerakan Anti-Amerika yang semakin besar dan berpotensi akan mengancam keamanan nasional dan kepentingan Amerika Serikat,” jelas Ratih.(DEN)
Comments