By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Perbandingan antara penduduk kota berusia masuk Sekolah Dasar (SD) yang tidak sepadan dengan jumlah kuota SD Negeri diprediksi menyebabkan sekolah negeri kekurangan siswa di 2018. Dinas Pendidikan Kota Jogja berupaya meningkatkan sumber daya sekolah negeri untuk menarik minat masyarakat.
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Jogja Rohmat memperkirakan masih ada SD Negeri di Kota Jogja yang kesulitan mendapatkan siswa di 2018 karena jumlah penduduk yang usia masuk SD cenderung lebih banyak, sehingga tak sebanding dengan jumlah kursi di SD.
SD di Kota Jogja baik di negeri dan swasta memberikan kuota setiap angkatan memiliki sekitar 7.300 kursi, 3.600 di antaranya merupakan SD Negeri. Apalagi, sejumlah SD swasta di Kota Jogja banyak yang menjadi pilihan masyarakat dibandingkan masuk ke SD Negeri. Adapun jumlah SD di Kota Jogja terdapat 165 sekolah terdiri atas, 89 sekolah di antaranya merupakan SD negeri dan sisanya swasta.
“Kalau penduduk Kota Jogja [kursi masuk SD] hanya 5.000 jika masuk swasta saja 2.500 misalnya, kan sudah setengahnya, padahal daya tampung kami [SD negeri] 3.600 dan hanya terisi 2.500 tentu masih banyak bangku yang tidak ada isinya,” terangnya kepada Harianjogja.com, Jumat (2/2/2018).
Akan tetapi ada beberapa SD Negeri di Kota Jogja yang membuka tiga kelas pararel, dan kebetulan sekolah tersebut lebih banyak berada di area utara Kota Jogja. Sehingga jika dihitung dari perbandingan jumlah penduduk dipastikan setiap tahun SD Negeri selalu kekurangan siswa, persentase itu bisa mencapai 20%. Pihaknya tidak memungkinkan melakukan pembagian pemerataan jumlah murid dari sekolah satu ke sekolah lain, terutama dengan mengurangi kuota di sekolah yang memiliki kelas pararel.
“Sekitar 20 persen itu [prediksi kekurangan siswa di SD Negeri], tetapi semua sekolah jelas ada siswanya tetapi tidak penuh karena riilnya penduduk kota kan hanya seperti itu, bangku SD negeri sekian itu, swasta membuka program seperti ini kan tinggal negeri saja,” kata dia.
Pihaknya terus berupaya melakukan penguatan SD Negeri agar mampu bersaing dengan sekolah swasta. Antara lain, menguatkan SDM guru, meningkatkan performance sekolah dengan membangun gedungnya agar lebih baik, seperti yang sudah dilakukan di SDN Balerejo dan Tegal Panggung.
Melalui peningkatan SDM dan menambah fasilitas itu diharapkan masyarakat menaruh kepercayaan karena sepenuhnya tidak dibebani biaya alias gratis. “Secara perlahan ini ssiswanya juga terus bertambah,” kata dia.
Perubahan sistem zonasi pada jenjang SD tidak begitu signifikan, karena tahun sebelumnya sudah menerapkan aturan tersebut. Penggunaan zonasi menambah usia calon pendaftar SD, ketika tinggal berdekatan dengan sekolah maka ada poin tambahan untuk usia. Selain itu SD relatif tidak memicu kritik karena masih tergolong jarang untuk pendaftar yang masuk dari luar kota terutama di negeri. “Kalau SD kan tetap di daerah dekat dengan rumah karena dia jalan kadang pakai sepeda, kalau SD soal zonasi ini tidak terlalu signifikan [persoalannya],” ungkap dia.Sunartono/JIBI/Harian Jogja |
Comments