Praktek Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan adalah Sikap Anti Korupsi

Starjogja.com, Jogja – Semangat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran dapat menumbuhkan komitmen semangat anti korupsi. Semangat ini perlu menjadi komitmen bersama penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah.

Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Kota Jogja, Eko Suwanto menyatakan hal tersebut saat memberikan ceramah dihadapan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang juga dihadiri peserta dari berbagai wilayah di Indonesia seperti: DIY, Kalteng, dan Sulawesi Utara, pada Kamis, (5/7/2018) di Badan Diklat DIY.

“Kita punya Pancasila sebagai dasar negara, ini harus jadi landasan setiap kebijakan publik. ini bermakna pemerintah negara Indonesia sesuai konstitusi berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Eko Suwanto.

Untuk konteks DIY, Eko Suwanto memberikan contoh bagaimana implementasi kebijakan pembangunan bisa selaras sesuai UU No 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY.

“Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Eko Suwanto menambahkan praktek Pancasila dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran ditandai dengan komitmen anti korupsi, komitmen wujudkan lapangan kerja, tingkatkan pendapatan rakyat, turunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta gini rasio.

“Melalui forum ini, kita harapkan peserta diklat dapat mempraktekkan Pancasila dalam kebijakan pembangunan di wilayah masing masing sehingga terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” pungkas Eko.