STARJOGJA.COM, Yogyakarta – Gerakan #2019gantipresiden mendapat penolakan di berbagai daerah tanah air. Neno Warisman dan Ahmad Dhani mendapat penolakan ketika berada di Pekanbaru dan Surabaya Jawa Timur.
Menurut Prof Mahfud MD saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Dialog Kebangsaan bertema “Indonesia Merdeka Indonesia Beradab” di auditorium Kahar Muzakar Kompleks Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), tidak ada yang keliru dari tagar 2019 ganti presiden. Menurutnya, tagar tersebut hanya aspirasi dan tidak memunculkan unsur makar.
“Hastag 2019 apa itu tidak ada (makar). Kalo makar, itu dibilang oleh bukan ahli hukum. itu aspirasi saja,” katanya di UII Rabu (5/9/2018).
Baca Juga : Mahfud MD Asian Games 2018 Buat Indonesia Membahana
Di hadapan 800-an mahasiswa, Mahfud MD pernah diajak ikut dalam gerakan 2019 ganti presiden (#2019gantipresiden). Bahkan ia diajak langsung dengan membuat video pendek dan akan disebarluaskan.
“Permintaan kelompok yang membuat tagar ganti presiden 2019 tanggal 28 maret 6 bulan lalu. Saya dihubungi untuk membuat dukungan atau testimoni untuk 2019 kita ganti presiden. Saya bilang saya tidak setuju. Saya mau buat itu semacam pernyataan untuk diviralkan Kalo tagarnya 2019 pemilihan presiden, bukan ganti presiden,” katanya.
Menurut mantan Ketua MK ini ia jelas menolak gerakan 2019 ganti presiden. Ia pun menolak ikut dalam gerakan tersebut.
Baca juga : Mahfud MD Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama
“Tapi kalo tagar itu untuk kampanye presiden itu Salah atau tidak? Tidak secara hukum. Silahkan buat tapi saya tidak ikut gerakan itu,” katanya.
Ia menegaskan, walaupun tidak ikut dalam gerakan tersebut hastag Ganti Presiden 2019 tidak masuk dalam kategori makar secara hukum. Menurutnya, makar dalam arti hukum harus memiliki tiga unsur sesuai dalam pasal 104 -129 Kitab Undan-undang Hukum Pidana soal makar.
“Ada tiga soal Makar, merampas kemerdekaan presiden dan wakil presiden. Disandera diculik itu makar namanya. Lalu merencanakan kemerdekaan presiden dan wkil presiden sehingga pemerintahan lumpuh itu makar. Ketiga, gerakan mengganti idielogi pancasila itu makar,” katanya.
Comments