By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Pemkot Jogja Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk . Pengendalian kuantitas penduduk di Kota Yogyakarta dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.
Dalam mengelola pertumbuhan penduduk, Pemkot Jogja mengedepankan upaya pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana.
Rudi Firdaus , Kabid pengendalian penduduk dan data advokasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB ) Kota Yogyakarta mengatakan tantangan besar persoalan kependudukan di Kota Yogyakarta adalah laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi namun belum didukung oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Ia menyebut Penting untuk mewujudkan keselarasan potensi bonus demografi dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi.
” Kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan,” Kata Rudi.
Menurutnya, Kebijakan Pengaturan fertilitas dilakukan dengan cara pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan yang diinginkan dab pembinaan kesertaan keluarga berencana. Selain itu ada pula langkah peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan akses pelayanan keluarga berencana.
” Kebijakan penurunan angka kematian diwujudkan dengan penurunan angka kematian ibu hamil, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian pasca melahirkan serta penurunan angka kematian bayi dan anak,” lanjut Rudi.
Dalam upaya mengendalikan angka kelahiran demi kesejahteraan masyarakat, pemkot Jogja turut menerapkan Program Kampung KB. Melalui program Kampung KB itulah Pemkot berharap dapat menjadi salah satu solusi bagi program pembangunan keluarga sejahtera yang terintegrasi lintas sektor.
Kampung KB meskipun menggunakan nama KB bukan kemudian menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaannya. Menurutnya, Penentuan sasaran kelurahan yang akan ditetapkan menjadi wilayah Kampung KB pun ditentukan bersama dengan SKPD terkait seperti Dinas Sosial, BPS, dan BPPM. Wilayah Kampung KB merupakan daerah miskin dengan tingkat kesertaan KB yang rendah.
Comments