By 
STARJOGJA.COM, JAKARTA – Mendagri menyebut Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan sudah Tepat. Hal ini, sebagai bentuk respon positif Pemerintah dalam memahami dinamika pemerintahan di level bawah yang semakin komplek.
Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan rencana alokasi anggaran kelurahan adalah merupakan bentuk respon Pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang berdomisili dalam wilayah pemerintah kelurahan.
” Aspirasi tersebut juga disuarakan oleh para Lurah, Camat, Assosiasi Walikota dan pemda kabupaten, provinsi serta DPRD, ” Ujarnya.
Baca juga : Alokasi Dana Kelurahan Sesuai Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
Tjahjo membenarkan dana kelurahan yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi tengah dibahas di DPR bersama Pemerintah. Dia mengatakan, pemerintah dan Banggar DPR masih akan membahas lebih detail terkait postur tersebut melalui Rapat Panitia Kerja (Panja) DPR RI.
“Sudah disetujui masuk dalam postur RAPBN 2019, namun belum disahkan dan masih perlu dibahas lagi, artinya rencana kebijakan dana alokasi kelurahan bukan kebijakan baru, sudah lama direncanakan” Katanya.
Dana kelurahan disebutnya sangat diperlukan upaya peningkatan Kinerja layanan publik yang dilakukan oleh kelurahan diukur dari aktivitas: layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; layanan pembayaran PBB, layanan pemberdayaan ekonomi masyarakat, layanan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum), pemberdayaan ekonomi pengentasan kemiskinan, sarpras air bersih, sampah, stimulan usaha kecil dan lain sebagainya.
Comments