Pemda Bantu dan Fasilitasi Penyelenggara Pemilu

STARJOGJA.COM. JAKARTA – Pemda Bantu dan fasilitasi Penyelengara pemilu. Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pemda mengawal dan memberikan bantuan serta fasilitasi kepada jajaran penyelenggara Pemilu.

“Dukungan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan dan fasilitasi jelas aturannya ada dalam Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya pada Starjogja.com,Senin (12/11/2018).

Bentuk bantuan dan fasilitasi Pemerintah dan pemerintah daerah antara lain Penugasan personil pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Ada juga Penyediaan sarana ruangan sekreatriat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS. Mendagri juga menyebut pemda akan Memberikan dukungan pelaksanaan Sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan.

” Pemda juga harus memberikan dukungan pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu,” tegasnya.

Ia memaparkan upaya antisipasi dari setiap kerawan Pemilu 2019 yang harus dicermati, baik oleh penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan juga jajaran pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa dan kelurahan.

“ Masing-masing Polres dan Kodim sudah menjabarkan tingkat pemetaan kerawanan sampai tingkat kecamatan. Mana desa dan kelurahan yang padat penduduk mana yang berpotensi secara geografis, secara sosial budaya, secara adat, mana ada sengketanya dan sebagianya” ungkap Tjahjo

Secara prinsip peta kerawanan Pemilu yang ada di setiap provinsi, intinya masih berkutat dengan adminitrasi pendukung, isu SARA,, netralitas ASN, politik identitas saya kira ini harus dicermati secara detail.