Pemerintah Dorong ASN Melek Teknologi Informasi Pemerintahan

STARJOGJA.COM, JAKARTA – Pemerintah Dorong ASN Melek Teknologi Informasi Pemerintahan. Peningkatan tekhnologi menjadi salah satu cara terbaik di era milenial untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapuspen Kemendagri Bahtiar, menjelaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan ASN dan unit pemerintahan yang melek tekhnologi. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tidak hanya itu, Ia menyebutkan Presiden telah memerintahkan seluruh kementerian lembaga termasuk Kemendagri untuk menyusun grand design 20 tahun untuk mendorong peningkatan tekhnologi pemerintahan yang dijalankan dalam program tahunan dan 5 (lima) tahunan.

“Dengan pengembangan tekhnologi diharapkan dapat mengubah manajemen, sistem pmerintahan,hubungan kerja, kemudahan interaksi, hingga mengurangi kecurangan pelayanan”,jelas Bachtiar.

Bahtiar menjelaskan setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus dikembangkan dan diubah untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal yang dimaksud adalah mempersiapkan infrastruktur, kelembagaan, dan SDM ASN.

” Pemerintah tetap fokus menjalankan peningkatan infrastruktur telekomunikasi hingga ke pelosok dan wilayah pegunungan yang diharapkan seluruh wilayah indonesia dapat terkoneksi,” jelas

Baca juga : ASN Sleman Diajak Perangi Peredaran Gelap Narkoba

Untuk SDM, Bahtiar menilai tidak banyak lulusan pendidikan tekhnologi informasi yang mampu mengembangkan teknologi di lingkungan pemerintahan, dan rekrutmen ASN dulu dan sekarang sangatlah berbeda dan tidak sedikit ASN yang telah berusia lanjut yang dianggap kurang melek tekhnologi

” Diharapkan rekruitmen ASN yang baru akan mampu mewujudkan visi pembangunan pemerintaham berbasis elektronik,”jelasnya.

Selain itu, Bahtiar mencontohkan apabila revolusi tekhnologi pemerintahan diwujudkan maka akan mengintegrasikan wilayah yang sangat luas, sistem administrasi dan pelayanan di Indonesia akan semakin efektif dan efisien. Pemerintah pusat akan dapat langsung terhubung seluruh unit2 pemerintahan sampai dipelosok, antara lain cukup menggunakan video conferrence, sistem informasi dan pelayanan online hingga ketingkat desa/kelurahan.

” Aparatur pemerintahan tidak perlu lagi melakukan perjalanan dinas ke berbagi tempat yang tentunya memakan waktu dan biaya, serta mengurangi jumlah pegawai dan merampingkan struktur organisasi pemerintahan yang dinilai sangat besar dan boros,”pungkasnya.