By 
STARJOGJA.COM, Yogyakarta – Kebijakan penghapusan layanan bagasi gratis atau free baggage allowance (FBA) oleh maskapai penerbangan dinilai merugikan konsumen. Koordinator Layanan dan Pengaduan LKY Intan Nur Rahmawati mengatakan kebijakan itu sangat melanggar hak konsumen yang notabene pasarnya penerbangan ekonomi.
“Memang harus menggunakan harga diberlakukan harga yang cukup miring itu cukup murah dibandingkan dengan maskapai yang artinya yang berbayar lebih mahal gitu ya ini sangat merugikan konsumen sih kalau saya melihatnya,” katanya kepada Starjogja 101,3 FM Jumat (01/02/2019).
Walaupun belum ada pengaduan secara formal namun sudah banyak yang berkeluh kesah soal kebijakan ini melalui telepon maupun media sosial. Sebab, banyak dari masyarakat yang membatalkan rencana untuk melakukan penerbangan dan mengubahnya transportasi lainnya.
Baca Juga : ASITA Keluhkan Penghapusan Bagasi dan Mahalnya Tiket
“Bahkan juga ada beberapa travel agent begitu yang kami dengan informasi itu mengalami kerugian karena travelagent itu sudah merencanakan suatu jadwal kegiatan ke ini melalui jalur udara tetapi dibatalkan begitu saja karena dengan pertimbangan ada tambahan biaya gitu ya terutama bagasinya sehingga itu memang sangat merugikan masyarakat konsumen dan travel agent,” katanya.
Kebijakan penghapusan layanan bagasi gratis ini menurutnya tentu akan mempengaruhi sektor pariwisata yang ada di Yogyakarta. Sebab, hal ini juga mempengaruhi kenyamanan wisatawan yang datang ke Yogyakarta.
“Mereka ketakutan mengunjungi Jogja melalui udara kalo mereka ke Jogja membeli oleh-oleh dalam jumlah besar dalam waktu sebelumnya itu akan berdampak juga dalam waktunya, seperti kebutuhan cinderamata,” katanya.
Ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang adanya kebijakan penghapusan layanan bagasi gratis ini sesuai dengan regulasi yang ada. Menurutnya ketika kebijakan ini diterapkan harus melalui berbagai aspek mulai dari publik hearing.
“Harus publik hearing secara matang jadi masyarakat bisa matang ketika sudah dimintai pertimbangan dan tidak keberatan. Ada informasi akan menunda pemberlakuan kebijakan ini. Melibatkan elemen masyarakat juga seperti kami,” katanya.
Comments