By 
STARJOGJA.COM, Yogyakarta – Penghapusan penggunaan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2019 dinilai pas oleh Dewan Pendidikan DIY. Anggota Dewan Pendidikan DIY Timbul Mulyono mengatakan penghapusan penggunaan SKTM dalam penerimaan siswa baru selayaknya dilakukan.
“Dari dulu Dewan Pendidikan memetingkan zonasi itulah yang perlu mempertahankan pendidikan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi. Sejak awal tahun lalu masih pakai itu jadi banyak masalah. Tahun ini sudah sesuai,” katanya kepada Starjogja 101,3 FM Kamis (7/2/2019).
Timbul mengatakan perlu mewaspadai beberapa hal yang bisa menjadi pintu kecurangan para orang tua agar anaknya bisa masuk sekolah tertentu. Sebab, beberapa kasus penerimaan siswa baru SKTM menjadi pintu kecurangan orang tua.
Baca Juga : SKTM Dihapuskan, Disdik Kota Jogja Tidak Masalah
“Ada orang tua yang curang mencari SKTM baru ini tidak inginkan, yang pegang SKTM lama malah minder, ada efeknya juga padahal dana pendidikan itu sudah digunakan untuk mereka,” katanya.
Ia mengatakan sesuai dengan peraturan Permendikbud SK no 51 tahun 2018 bahwa jatah zonasi 90 %, prestasi 5 % dan pindahan 5%. Porsi pindahan ini yang menjadi perhatian Dewan Pendidikan DIY yang dicurigai adanya potensi kecurangan.
“Nah kami yang pindahan itu yang kami waspadai jangan jangan surat keteragan juga direkayasa oleh orang tua yang curang. Prestasi kan jatah 5% dan zonasi itu yang paling diutamakan,” katanya.
Menurutnya, hal yang paling penting porsi 5% pindahan itu lebih diutamakan untuk warga terkena bencana. Sebab, kondisi warga yang terkena bencana lebih membutuhkan.
“Misal daerah tertentu daerah itu pindah penduduknya kasihan kena bencana zonasi tidak masuk. Itu usul kami dewan pendidikan,” katanya.
Sebagai anggota Dewan Pendidikan ia meminta kepada semua pemerintah daerah bercampur tangan untuk sosialisasi penerimaan siswa baru ini.
Comments