By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Jogja Corruption Watch (JCW) menyampaikan ada banyak laporan anggota dewan di kabupaten/kota maupun provinsi yang membolos akhir-akhir ini. JCW menduga, para anggota dewan yang sebenarnya masih harus aktif bekerja untuk rakyat sibuk melakukan kampanye. JCW Minta Badan kehormatan Tindak Anggota Dewan Yang Bolos.
Koordinator Pengurus Harian (KPH) JCW Baharuddin Kamba dalam keterangannya kepada Starjogja.com mengungkap dari laporan yang didapatkan rapat-rapat paripurna hanya dihadiri tak lebih dari 60 persen anggota.
” Di DPRD Bantul hanya 19 anggota dewan yang menghadiri sidang paripurna, sementara di DPRD Gunungkidul tercatat hanya 27 anggota dewan hadir dari total 45 anggota dewan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini sering ditemui dan jadi siklus 5 tahunan jelang pemilu. Ia menegaskan harus ada tindakan tegas kepada oknum dewan yang sering membolos.
” Tindakan anggota dewan yang rajin membolos itu sudah merupakan penyakit kronis, yang perlu segera ada obat untuk penanganannya. Anggota dewan yang sering membolos, misalnya, saat rapat sidang paripurna seakan tidak memiliki rasa malu terhadap para konstituennya,” ungkap Baharuddin.
JCW menurut Baharuddin juga menyoroti keberadaan Badan Kehormatan (BK) Dewan yang tidak begitu memiliki taring untuk memberikan sanksi terhadap para anggota dewan yang rajin membolos saat rapat.
” Selama ini keberadaan Badan Kehormatan (BK)di Dewan tidak begitu memiliki taring yang tajam untuk memberikan sanksi terhadap para anggota dewan yang rajin membolos saat rapat. Istilahnya sesama jeruk dilarang makan jeruk. Sesama teman tidak boleh sering serang teman. Sehingga tidak nampak kegarangannya,” ujarnya.
JCW pun bersiap menyurati BK di masing-masing DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk nantinya membuka siapa-siapa saja anggota dewan yang kerap membolos. Pasalnya selama ini BK dirasa tidak berani mengumumkan nama-nama para anggota dewan yang kerap membolos.
“Bisa jadi karena anggota dewan yang rajin membolos itu marah jika namanya diumumkan ke publik melalui media massa. BK tidak berani menghukum para anggota dewan yang sering membolos karena mereka juga bagian dari temannya apalagi dari satu partai yang sama. Ini sangat sulit untuk memberikan sanksi kepada para anggota dewan yang rajin membolos karena ada rasa sungkan dan kerap dihantui rasa ‘ewuh pakewuh’.
JCW akan segera menyurati BK di masing-masing DPRD untuk mendesak dibukanya nama-nama anggota dewan yang rajin membolos ini,” tegasnya.
Comments