By 
STARJOGJA.COM, Yogyakarta – Yogyakarta menjadi propinsi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi kedua se-Indonesia. Hal ini menjadi perhatian Bawaslu DIY agar imbas Indeks Kerawanan Pemilu ini dapat diminimalisir.
“Indeks Kerawanan Pemilu DIY masih nomor 2 disumbang dari penyelenggaraan dan data pemilih. Dua variabel menyumbang skor paling tinggi,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY Amir Nasiruddin kepada Starjogja 101,3 FM Senin (15/4/2019).
Amir mengatakan dua wilayah yaitu Sleman dan Kota Jogja menjadi wilayah yang paling tinggi penyumbang Indeks Kerawanan Pemilu. Terutama di Sleman yang data pemilih masih menyisakan masalah higga saat ini.
Baca Juga : Indeks Kerawanan Pemilu di DIY Peringkat 2
“Sleman dengan tambahan ini cukup tinggi. DPTb seluruh DIY 300 ribu yang sudah mengurus A5 baru 40 ribu. Ada ratusan ribu yang belum terlayani. Batas akhir pengurusan ini muncul masalah. Putusan MK ini membuat mahaiswa datang ke Bawaslu,” katanya.
Amir menjelaskan awalnya Bawaslu sudah berusaha untuk mengantisipasi kerawanan dengan pencegahan potensi kerawanan dengan Dukcapil terkait kemudahan proses adminitrasi. Hasilnya, pihaknya menyarankan ke KPU untuk membuka A5 Corner lebih dari 60 titik. Namun, ternyata masih ada ratusan pemilih dari mahasiswa yang belum terlayani.
“Ratusan ribu mahasiswa kasihan karena hak pilihnya tidak terlayani. Sementara regulasi tidak jembatani juga,” katanya.
Ia mengingatkan kepada pihak penyelenggara agar mengantisipasi ratusan ribu pemilih yang belum terlayani ini saat pemungutan suara. Sebab, banyak diantara pemilih itu akan tetap mendatangi TPS terdekat untuk memilih.
“Banyak kelompok mahasiswa yang akan datang ke TPS dengan kondisi apapun ini jadi antisipasi harusnya. TPS rawan itu keterpenuhan hak pilih dengan titik dekat Rutan, Perguruan tinggi, dan RS. Apakah TPS itu dapat menampung daftar tambahan termasuk DP Khusus,” katanya.
Terkait pengawas Pemilu 2019 Bawaslu telah menyiapkan 11.781 pengawas TPS yang diterjunkan di DIY. Selain itu ada juga pemantau dari dalam negeri ada 11 lembaga total 400 personel.
“Pemantau asing secara resmi kita belum dapat tembusan dari Bawaslu RI. Tapi ada media radio Belanda yang akan meliput,” katanya.
Comments