By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Jaringan Anti-Korupsi (JAK) Yogyakarta mendesak Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan persoalan dalam proses seleksi calon pimpinan (Capim) KPK.
“Presiden harus turun tangan dalam proses seleksi pimpinan KPK,” kata Direktur Pusham Universitas Islam Indonesia (UII), Eko Riyadi, membacakan pernyataan sikap JAK di Kantor PP Muhammadiyah , Jumat Siang (30/8/2019).
Hadir dalam pembacaan sikap tersebut adalah Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua Majelis Hakum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Rektor UII Fathul Wahid, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM dan beberapa aktivis lainnya.
BACA JUGA : Buya Syafii : Pemilihan KPK Tidak Kepentingan Golongan
JAK Yogyakarta dalam pernyataannya menyebut seleksi capim KPK mengkhawatirkan. Sebab 20 peserta yang dinyatakan lolos tahapan uji publik kurang memperhatikan aspek rekam jejak. Tak hanya itu, proses seleksi juga dinilai tidak mempertimbangkan saran publik.
” Ada capim kpk yang tidak taat dalam laporan LHKPN.Ada pula yang diduga pernah terlibat pelanggaran etik, pernah menghalangi kerja KPK, dan bahkan ada yang diduga pernah menerima gratifikasi,” jelasnya.
Melihat kinerja Pansel Capim KPK tersebut, JAK Yogyakarta mendesak agar Presiden Jokowi turun tangan. Para aktivis antikorupsi ini menagih komitmen Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK dengan memilih 10 Capim yang tak bermasalah.
“Presiden harus melakukan evaluasi kinerja Pansel calon pimpinan KPK demi memperhatikan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah,” tegasnya.
Comments