By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Sikap sejumlah perguruan tinggi yang terkesan diam terkait sejumlah isu perundang-undangan yang kini diprotes ribuan mahasiswa di berbagai daerah disayangkan banyak pihak.
Sejumlah kampus bahkan mengeluarkan surat edaran melarang mahasiswanya turun ke jalan. Kampus dinilai tak lagi berdaulat.
Direktur Mindset Institute, Tri Guntur Narwaya, menyatakan sulit mengharapkan kampus bisa kritis terhadap pemerintah seperti halnya yang dilakukan mahasiswa saat ini. Yakni memprotes pelemahan KPK, kriminalisasi aktivis serta pasal-pasal bermasalah dalam sejumlah rancangan undang-undang (RUU).
Baca juga : RUU KPK Disahkan Jadi UU, Banyak Pasal Melemahkan
“Sejarah telah banyak mencatat. Jika ada sikap kritis muncul dari kampus itu semata karena persoalan aktor yang memiliki kekritisan bukan karena posisi institusinya. Mengharap kampus bisa kritis terhadap pemerintah, itu mungkin sulit,” kata Tri Guntur Narwaya dikutip dari HarianJogja.com, Selasa (1/10/2019).
Kedaulatan perguruan tinggi sebagai lembaga akademik bahkan dipertanyakan. “Makna kedaulatan atau independensi kampus kadang lebih bersifat mitos ketimbang realitasnya,” kritik dia.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yogi Zul Fadhli, yang turut aktif mendukung gerakan mahasiswa juga menyayangkan lesunya perguruan tinggi terkait dengan persoalan kebangsaan saat ini.
“Kami menyayangkan saja Seharusnya rektor, yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di kampus tak boleh bersikap masa bodoh dengan persoalan-persoalan rakyat, terutama upaya penggembosan KPK dan pemberangusan demokrasi lewat sejumlah regulasi yang dibuat oleh Presiden dan DPR,” tegas Yogi.
Koordinator Kaukus Kebebasan Akademik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Herlambang Perdana Wiratraman, menyatakan seharusnya kampus menjaga dan merawat kebebasan akademik karena sebagai pintu masuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tanpa kebebasan akademik tidak akan pernah mampu mengembangkan daya pikir maupun kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
Comments