By 
STARJOGJA.COM. GUNUNGKIDUL – 26% keluarga di Gunungkidul Tak Punya Jamban sehat. Fakta ini berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul.
Sekretaris Dinkes Gunungkidul, Priyanta Madya Satmaka, mengatakan jajarannya sudah mendata fasilitas kepemilikan jamban di masyarakat. Untuk pendataan, diterjunkan petugas sanitarian dari puskesmas yang ada di setiap wilayah.
Hasilnya, di Gunungkidul sudah tidak ada warga yang buang air besar (BAB) sembarangan karena di 2016 lalu sudah mendeklarasikan Stop BABS. Meski demikian, ada problem lain yakni masih ada sekitar 26% keluarga yang belum memiliki fasilitas itu.
“Standarisasi menggunakan leher angsa dan hingga saat ini baru 76 persen warga yang memenuhinya, dan sisanya sebanyak 26 persen masih menggunakan fasilitas jamban seadanya,” kata Priyanta kepada wartawan, Selasa (15/10/2019).
BACA JUGA : Sleman Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Menurut dia, untuk mengoptimalkan kepemilikan fasilitas ini sudah disiapkan beberapa program lintas sektoral. Selain penyediaan yang difasilitasi anggaran Pemkab melalui program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK), percepatan juga dilakukan melalui anggaran di desa atau bantuan keuangan khusus dari Pemda DIY.
“Untuk APB-Des, ada kewajiban untuk pembangunan setahun minimal 10 unit jamban . Selain itu, di DPUPRKP juga ada program pembangunan jamban secara komunal,” tuturnya.
Priyanta menuturkan untuk penganggaran Dinkes tidak mengalokasikan karena sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis hanya bersifat mendorong dan melakukan standarisasi berkaitan dengan jamban sehat.
“Pengerjaan dilakukan secara lintas sektoral,” katanya.
Sementara itu, Camat Saptosari, Jarot Hadi Atmojo, mengatakan sejak 2015 jajarannya menyisihkan sebagian anggaran PIWK untuk program jamban sehat. Setiap tahun tidak kurang dari Rp100 juta untuk stimulan program tersebut.
“Untuk besaran pembangunan satu unitnya mendapak bantuan Rp2,5 juta,” katanya.
Comments