Janji Para Menteri Jokowi Usai Dilantik

STARJOGJA.COM, Info – Presiden Joko widodo selesai melantik 38 menteri dibawahnya. Janji para menteri Jokowi ini berkaitan dengan kondisi bangsa saat ini. Adanya sejumlah catatan buruk atas pemberantasan korupsi di era Jokowi yang pertama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Machfud M. D. berjanji bakal memperbaiki kekurangan itu.

Seperti yang telah diinstruksikan oleh Presiden Jokowi kepadanya, tugasnya berkaitan dengan penegakan hukum sehingga persepsi tentang penegakan hukum tidak mengecewakan.

“Itu soal persepsi dalam hasil survei. Itu kan memang pendapat orang, gak apa-apa, kita akan perbaiki,” katanya seusai menghadiri pelantikan menteri Kabinet Maju di Istana Negara, Rabu (23/10/2019).

Namun, secara umum, dia mengaku belum ada arahan secara spesifik jika merujuk banyaknya keributan terkait produk legislasi hukum dan penerbitan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga : Pelantikan 38 Menteri Kabinet Indonesia Maju

“Belum ada arahan dan belum ada substansi. Kita belum masuk ke materi apapun. Kita sedang 1 sampai 2 hari ini akan inventarisasi dulu persoalan-persoalan. Kemudian, namanya menteri koordinator adalah mengoordinasi kementerian terkait,” tegasnya.

Menanggapi mengenai tugasnya yang harus bekerja sangat dekat dengan TNI, Machfud mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut karena dirinya pernah menjabat sebagai Kementerian Pertahanan.

“Bagusnya militer itu selalu disiplin secara hirarkis. Ketika saya dulu memimpin dan memimpin jenderal-jenderal mereka juga, meskipun sipil memimpin sudah mengatakan begini, ya mereka ikut,” jelasnya.

Janji Para Menteri Jokowi

Prabowo Subianto mengaku masih harus belajar terlebih dahulu, setelah resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada era pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Baru saja kita selesaikan semua rangkaian pelantikan dan tentunya kita akan segera. Saya harus lihat nanti kantor kementerian dulu, tanya pejabat di sana,” katanya ketika ditanya mengenai arah kebijakannya selama lima tahun ke depan, Rabu (23/10/2019).

Selanjutnya, mantan Danjen Kopassus ini mengungkapkan harus menghadiri acara serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan yang akan dimanfaatkannya untuk mempelajari situasi terakhir sehingga dia bisa segera kerja.

Adapun Kementerian Pertahanan merupakan kementerian yang mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 yang dikutip dari www.kemenkeu.go.id, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi sebesar Rp127,4 triliun. Alokasi anggaran tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan proyeksi tahun ini yang sebesar Rp109,6 triliun.

Dengan jumlah anggaran tersebut, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian/lembaga yang mendapat alokasi anggaran paling besar pada tahun depan.

Prabowo yang merupakan Ketua Umum Gerindra ini pernah menyebut bahwa anggaran pertahanan Indonesia tergolong kecil dan kekuatan pertahanan yang lemah. Hal itu disampaikaannya saat Debat Pemilihan Presiden (pilpres) 2019, 30 Maret 2019.

“Saya menilai pertahanan Indonesia lemah karena kita tidak punya uang,” sebutnya.

Janji Mendagri

Tjahjo Kumolo resmi menyerahkan jabatan Menteri Dalam Negeri kepada Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian di Kantor Pusat Kemendagri di Jakarta, Rabu (23/10/3019).

Serah terima jabatan tersebut dilakukan hanya berselang beberapa waktu setelah seluruh menteri dan setingkat menteri dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Selain dihadiri oleh pejabat di lingkungan Kemendagri, serah terima jabatan kali ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Polri.

Beberapa nama pejabat Polri yang menyaksikan sertijab diantaranya Plt. Kapolri Komjen Ari Dono dan Kabareskrim yang juga calon tunggal Kapolri Komjen Idham Azis.

Usai serah terima jabatan, Tito Karnavian berujar akan melakukan sejumlah pekerjaan yang telah diminta langsung oleh Presiden Jokowi untuk diselesaikan. Salah satunya adalah penyelesaian e-KTP.

“Ya itu [kasus e-KTP] salah satu point yang disebut pak Presiden,” katanya di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2019).

Sebagai langkah awal sebagai Mendagri, pensiunan jenderal bintang empat ini akan mencari berbagai masalah yang ada di tubuh kementerian tersebut. Pun, Tito mengaku sudah mendapat beberapa masukan langsung dari Presiden Jokowi.

“Ada beberapa yang beliau sampaikan diantaranya penyederhanaan masalah tadi, mendukung investasi, kedua birokrasi reformasi, kemudian merubah kultur pemerintahan tingkat pusat maupun daerah agar lebih bersifat melayani bukan kultur feodalistik. Itu yang ditekankan oleh beliau,” ujarnya.

Tito menyebut dirinya akan melihat ke dalam apa saja yang sudsh dikerjakan. Setelah itu barulah merumuskan apa yang perlu dikerjakan.

Apalagi latarbelakang sebagai Kapolda dan Kapolri diyakini akan menjadi modal baginya melakukan sejumlah langkah baru ke depan.

“Pengalaman saya sebagai Kapolri, Kapolda, ini menjadi modal bagi saya ditambah dengan selama ini bersentuhan dengan Kemendagri menjadi modal bagi saya untuk merumuskan langkah awal yang harus dilakukan ke depan,” ucapnya.

Nadiem Perlu Belajar

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk kabinet periode 2019-2024 atau Kabinet Indonesia Maju.

Terpilihnya Nadiem sebagai Mendikbud ini tentu mengejutkan banyak pihak. Jelas saja, selama ini Nadiem dikenal sebagai pengusaha yang mendirikan perusahaan rintisan (startup) GoJek yang berangkat dari layanan transportasi berbasis daring atau ride sharing.

Sebelumnya menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju itu malah digadang-gadang akan mengisi kursi menteri yang terkait dengan latar belakangnya sebagai pendiri GoJek. Adapun kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kementerian Ekonomi Digital yang sebelumnya dikabarkan akan hadir di kabinet jilid kedua Presiden Jokowi.

Ditemui usai acara serah terima jabatan di Kompleks Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019) Nadiem mengaku masih perlu banyak belajar mengenai pendidikan dari seluruh jajaran Kemendikbud. Selain itu, dia juga menyebut masih perlu mempelajari bagaimana birokrasi yang ada di Tanah Air.

“Saya masih harus belajar banyak, rencana 100 hari saya kedepan ya duduk dan mendengar penjelasan dari seluruh jajaran di Kemendikbud dan pakar-pakar yang ahli di bidang ini (pendidikan),” katanya.

Kemudian bagaimana dengan pekerjaan rumah yang dititipkan oleh Mendikbud sebelumnya, yakni Muhadjir Effendy yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?

Nadiem mengaku siap untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tersebut setelah dirinya mempelajari bagaimana dunia pendidikan di Indonesia. Dia menyebut tak akan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari hal tersebut.

“Saya bukan guru, tapi saya adalah murid yang baik, yang mampu belajar dan memahami dengan cepat,” tegasnya.

Setidaknya ada 4 pekerjaan rumah yang dititipkan kepada Nadiem oleh Muhadjir. Empat program tersebut antara lain program penguatan pendidikan karakter di sekolah, percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), melanjutkan revitalisasi sekolah, dan memperluas zonasi sekolah.

Terkait dengan KIP, pemerintah diketahui telah menyalurkan bantuan Kartu Indonesia Pintar sejak 2014 sebanyak Rp45,2 triliun kepada 18,9 juta siswa dari keluarga pra-sejahtera atau tidak mampu.

Kemudian untuk program penguatan pendidikan karakter yang dicetuskan pada pertengahan 2016, terdapat lima nilai yakni religiusitas, nasionalisme, gotong royong, integritas, dan kemandirian.

Sebagai upaya revitalisasi, Kemendikbud diketahui telah membuat sebanyak 2.580 zona pendidikan dengan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan pendidikan, mulai peningkatan kualitas pendidikan, kualitas guru hingga pemerataan distribusi guru berbasiskan zonasi.

Selain itu, Kemendikbud juga telah melakukan kerja sama dengan dunia industri sebagai bagian dari revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).