By 
STARJOGJA.COM, Info – Kepala Desa atau Kades Banguncipto, Kecamatan Sentolo, HS, 55, dan Bendahara Desa, SM, 60 ditahan aparat Kejaksaan Negeri Kulonprogo. Bendahara Desa dan Kades Banguncipto diduga korupsi dana desa yang bersumber dari APBDes, APBN, dan bantuan Pemkab Kulonprogo sebesar Rp1,150 miliar selama kurun waktu 2014-2018.
Kepala Kejari Kulonprogo, Widagdo Mulyono Petrus memaparkan rekayasa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana desa diduga menjadi modus yang digunakan kedua tersangka dalam melancarkan aksinya.
Di dalam SPJ dan LPJ tercatat program pembangunan fisik dan non fisik Desa Banguncipto. Namun sebagian dana disunat oleh kedua tersangka. “Ini sudah dilakukan sejak 2014 sampai sekarang, dengan kerugian negara mencapai Rp1,150 miliar,” ujarnya kepada Harianjogja, Rabu (4/12/2019).
Baca Juga : JCW Dorong Kejati Aktif Ungkap Dugaan Korupsi Dana Desa
Menurutnya, Inspektorat Daerah Kulonprogo juga sudah menemukan dugaan maladministrasi dana desa Banguncipto sebelum munculnya laporan kasus ini. Hal ini terkuak saat Irda bersama Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sebuah lembaga pengaudit internal institusi pemerintah, melakukan pemantauan reguler terhadap desa tersebut.
Kepala Irda Kulonprogo Riyadi Sunarto mengatakan pihaknya rutin melakukan pemeriksaan reguler di seluruh OPD dan desa-desa di Kulonprogo termasuk Desa Banguncipto. Dalam pemeriksaan itu diakuinya sempat ada yang tidak beres dal hal administrasi keuangan di Desa Banguncipto. Namun Riyadi enggan menjelaskan ketidakberesan itu.
“Kalau pemeriksaan reguler yang memeriksa tidak hanya kami, tapi juga BKPP juga Inspektorat provinsi. Sejak 2015 sampai 2018 memang sudah ada temuan dan telah kami ditindaklanjuti. Maksimal 60 hari setelah ada penemuan itu muncul saran dan rekomendasi,” ujarnya.
Dugaan korupsi dana desa terjadi di Kulonprogo. Terduga pelaku yaitu Kepala Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo, HS, 55, dan Bendahara, SM, 60. Keduanya diduga menyelewengkan dana desa yang bersumber dari APBDes, APBN, dan bantuan Pemkab Kulonprogo sebesar Rp1,150 miliar selama kurun waktu 2014-2018.
Kasus tersebut kini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Kulonprogo. Terkuaknya kasus ini bermula dari laporan masyarakat pada awal November lalu. Dari laporan itu, selama dua pekan sejak 6 November Kejari Kulonprogo melakukan penyelidikan. Sedikitnya 50 saksi diperiksa. Hasilnya ditemukan adanya indikasi rasuah beserta nominal kerugian negara yang mengarah ke HS dan SM.
Setelah itu status penyelidikan naik menjadi penyidikan. Bersamaan dengan itu HS dan SM ditetapkan menjadi tersangka. Untuk mengantisipasi tersangka merusak atau menghilangkan barang bukti, keduanya kini telah ditahan di Lapas Kelas II Wirogunan, terhitung sejak Selasa (3/12/2019).
“Kedua tersangka sudah ditahan per kemarin [Selasa],” kata Kepala Kejari Kulonprogo, Widagdo Mulyono Petrus.
Kejari masih melakukan penyidikan kasus ini. Setelah proses penyidikan rampung, berkas kasus tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Comments