By 
STARJOGJA.COM, News – Presiden Joko Widodo memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.
Untuk itu, setelah bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Presiden meninjau KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Rabu (8/1/2020).
“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” ucap Presiden, dikutip dari keterangan resminya.
Sebagaimana banyak diberitakan, beberapa waktu belakangan terdapat kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia. Perlu diketahui bahwa kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia, di mana di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.
Baca Juga : Kasus Natuna, Pemerintah Harus Hadir Langsung
Baca juga: Djarot Minta Anies Bangun Resapan Air, Tidak Usah Banyak Omong
“Yang ada [kapal asing] hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa,” ucapnya.
Meski demikian, di zona tersebut Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya. Maka itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.
Presiden sendiri tiba di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB dan langsung menyapa awak kapal. Tak berselang lama, Presiden menaiki Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun yang tengah bersandar di dermaga.
Dari atas KRI Usman Harun, sekira sepuluh menit Presiden meninjau situasi di Perairan Natuna bersama sejumlah jajaran yang mendampinginya, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Menlu Tegaskan Hukum International
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sikap tegas terkait kedaulatan wilayah teritori Indonesia di hadapan para duta besar dan utusan negara sahabat.
Secara khusus Retno menggarisbawahi prinsip terkait kedaulatan dan hak berdaulat di perairan Indonesia.
“Bahwa klaim apa pun, oleh pihak mana pun, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional,” ujar Retno dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2020 di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Pernyataan tersebut diduga merujuk pada aksi pelanggaran wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara oleh China, seperti yang ramai diberitakan dalam sepekan terakhir.
Kemenlu China mengklaim kawasan Laut China Selatan (Natuna Utara) sebagai teritorialnya, dan menolak keputusan UNCLOS dan Arbitrase PBB yang mengakui kawasan (laut) Natuna Utara sebagai bagian dari NKRI.
Terkait dengan diplomasi kedaulatan dan kebangsaan Indonesia, Retno menyampaikan ada tiga hal yang menjadi prioritas Indonesia.
Pertama, Indonesia akan meningkatkan intensitas perundingan untuk batas maritim dan batas darat dengan beberapa negara tetangga, seperti misalnya dengan Vietnam dan Palau untuk batas ZEE, Filipina untuk batas landas kontinen, demarkasi dengan Malaysia di Pulau Sebatik dan Sungai Sinapad, dan lainnya.
Kedua, Retno menyampaikan bahwa isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar sama sekali. Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapa pun dan kapan pun.
“Indonesia akan terus melawan negara asing yang secara jelas-jelas memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia, karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip Piagam PBB,” kata Retno.
Ketiga, Indonesia akan terus mengarusutamakan isu yang menjadi aset bangsa, termasuk kemajemukan, demokrasi, toleransi dan pemberdayaan perempuan.
Sumber : Bisnis
Comments