Sembako Jadup Harus dari Petani dan UMKM DIY

STARJOGJA.COM. JOGJA – Sembako Jadup Harus dari Petani dan UMKM DIY. Dengan kebijakan ini diharapkan membantu perputaran dan perekonomian petani dan UMKM di DIY yang sangat terpukul karena covid19.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan sembako jadup masyarakat kurang mampu di DIY yang terdampak wabah COVID-19 harus dibeli dari petani dan UMKM di DIY.

” Pembelian jadup dari petani dan UMKM DIY yang nilainya sebesar Rp 105 M dari pemda DIY ini akan sangat membantu perputaran dan perekonomian petani dan UMKM di DIY yang sangat terpukul karena covid19,” jelasnya.

Ia meminta Harga beli dari petani dan pedagang harus bagus, jangan dipepet harganya. Apalagi dalam pembelian ini tidak diperlukan lelang.

Pembelian dari petani dan UMKM DIY ini harus direncanakan secara baik sejak saat ini

” jangan mendadak dan cari mudah nya saja. Harus dicari cara agar belanja ini berakibat langsung pada kesejahteraan petani dan UMKM, tidak jatuh pada pengusaha besar dari luar sehingga tidak efektif untuk membantu perekonomian petani dan UMKM,” lanjutnya.

Menurutnya, Perencanaan ini harus segera dilakukan melibatkan secara terkoordinir dan massif. Kelompok tani dan gapoktan harus didata kemampuan dan kapasitas produksi mereka dan dibeli oleh pemda hasil pertanian musim panen ini.

Pedagang dan peternak yang luar biasa terdampak saat ini juga harus dilibatkan dalam pembelian ini.

” Mohon jadup nya nanti pake telur dan hasil ternak yang dibeli dari peternak DIY,” himbaunya.

Huda yakin Jika bisa dilaksanakan massif dan membeli dari DIY anggaran ini akan bermanfaat dua sisi, yaitu bermanfaat untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak dan membantu perputaran petani dan UMKM yang sangat terdampak waktu dekat ini.

DPRD akan mengevaluasi dan mengawasi pengadaan dan distribusi bantuan ini dari dua kriteria tersebut. Yaitu pembelian yang terkait perputaran ekonomo petani dan UMKM serta ketepatan sasaran pembagian bantuan.

” Pelaksanaan belanja ini harus betul betul dikoordinasikan dan direncanakan sejak sekarang dan melibatkan instansi multisektor. Jika tidak dikoordinasikan sejak sekarang nanti akan terkejar waktu dan sekedar cari mudah, sehingga belanja tidak ke petani dan UMKM DIY,” tutupnya.