By STARJOGJA.COM, Info – Kementerian Kesehatan mencatat adanya peningkatan kasus demam berdarah atau DBD yang signifikan pada bulan Maret 2020 jika dibandingkan dengan Maret tahun lalu.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Achmad Yurianto membeberkan jumlah kasus pada bulan ini mencapai angka 41.805 kasus atau meningkat 1.280 kasus jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Tersebar di seluruh wilayah dengan 428 Kabupaten/Kota yang terjangkit di tahun 2020 sementara itu wilayah dengan penduduk padat mempunyai risiko lebih besar menderita DBD,” kata Yuri melalui pesan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, pada Rabu (15/4/2020).
Dia mengatakan bahwa peningkatan kasus DBD membuat beberapa daerah di Indonesia menetapkan status kejadian luar biasa (KLB). Yurianto menyatakan ada tiga provinsi dengan angka kematian tertinggi akibat DBD di Indonesia yaitu NTT dengan 48 jiwa, Jawa Barat 33 jiwa dan Jawa Timur 26 Jiwa.
| Baca Juga : DI Tengah Wabah Corona, Waspada DBD |
|---|
“Terjadinya fluktuasi jumlah kasus dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya curah hujan, perubahan lingkungan, kepadatan populasi manusia yang berdampak pada peningkatan tempat perkembangbiakan nyamuk sehingga meningkatkan penularan,” jelasnya.
Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PPP Anas Thahir meminta pemerintah memberi perhatian pada kasus DBD, meski saat ini Indonesia tengah menghadapi pandemi Covid-19.
Anas mengatakan hal itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI secara virtual, Selasa (14/4/2020). Adapun, rapat dipimpin oleh Ansory Siregar, Wakil Ketua komisi IX.
“Kami minta DBD dapat perhatian khusus dari pemerintah, sebab penyakit ini sama pentingnya dengan Covid-19, dan dampak kematiannya sama-sama tinggi,” katanya.
Selain itu, dia juga mempertanyakan sosialisasi yang dilakukan Kemenkes untuk mengeliminasi DBD. Menurutnya, sosialisasi DBD terlalu lesu dan redup, dan mungkin tertutup pandemi Covid-19.
“Kami minta pemerintah mengangkat isu ini di sela-sela isu Covid-19 yang gemanya sudah sangat luar biasa,” ujarnya.
Sumber : Bisnis
Comments