By 
STARJOGJA.COM, BANTEN – Suku Baduy Minta Dicoret dari Destinasi Wisata Indonesia. Permintaan itu disampaikan kepada Presiden Joko Widodo , karena kunjungan para wisatawan ke kawasan mereka berdampak negatif.
Heru Nugroho, salah seorang yang diberi mandat oleh lembaga adat suku Baduy mengatakan, permintaan tersebut diajukan karena arus wisatawan yang tidak terkendali. Selain itu pencemaran lingkungan, pencemaran tatanan adat lembaga suku Baduy serta pengaruh teknologi kepada generasi muda suku Baduy yang dipandangnya tidak baik.
Heru mengatakan masalah-masalah tersebut sudah lama terjadi. Namun ide untuk meminta dihapus dari daftar destinasi wisata muncul ketika kunjungan turis ke Kampung Wisata Suku Baduy, di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mereda akibat merebaknya pandemi Covid-19. Bukannya bersedih, kondisi sepinya wisatawan malah menyenangkan bagi suku Baduy.
“Mereka itu kan merasa enak banget gak ada orang ke sini, meskipun tetap ada orang yang datang. Tapi jadi nyaman buat mereka, sehingga mereka berpikiran sudah wisatawan dihapus saja,” ujar Heru.
Beberapa contoh perilaku wisatawan yang dianggap sudah mengganggu, imbuh Heru, seperti mengambil foto sembarangan dan mencorat-coret tempat-tempat di kawasan tersebut.
Tidak hanya itu, suku Baduy pun meminta kepada pemerintah untuk bisa menghapus semua gambar-gambar suku Baduy dari Google, dan juga berharap satelit Google nanti tidak bisa menyorot terutama wilayah Baduy Dalam. Hal ini , kata Heru, karena menurut keyakinan suku Baduy, mengambil garmbar-gambar di desa Suku Baduy dapat mencemari kesakralan budaya mereka.
“Nah sekarang ini banyak gambar-gambar, bahkan di Baduy dalam yang disakralkan terus beredar di mana-mana. Nah, google dengan Google Map-nya juga bisa lihat dari atas. Ini yang mereka minta tolong ke pemerintah bagaimana caranya menghapus dan bagaimana Google Satellite tidak bisa melihat Baduy dalam,” paparnya
Secara pribadi, Heru melihat bahwa permasalahan ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara Dinas Pariwisata, pemerintah daerah setempat, dan masyarakat Baduy itu sendiri.
“Pemda kurang konsisten melaksanakan aturan-aturan yang sudah disepakati dengan masyarakat Baduy, dengan lembaga adat. Jadi orang asal masuk, yang akhirnya bawa sampah, merusak lingkungan, kasih pengaruh ke generasi muda Baduy, diajarin FB, IG,” imbuhnya.
Surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo ini disertai dengan cap jempol dari beberapa perwakilan dari lembaga adat suku Baduy, dan telah dikirimkan pada Senin (6/7) dan dikabarkan telah sampai pada Selasa (7/7) kemarin.
Heru beserta tiga anggota lainnya, yaitu Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara dipercaya oleh Lembaga Adat Baduy untuk bisa menyampaikan aspirasi dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, beberapa Kementerian dan perangkat daerah wilayah Banten.
Mandat tersebut disampaikan secara lisan oleh orang-orang di lembaga adat suku Baduy, yaitu Jaro Tangtu Cikeusik, atau Jaro Alim, yang turut disaksikan oleh Puun Cikeusik dan Jaro Saidi.
Ia pun mengaku siap mendampingi perwakilan dari lembaga adat suku Baduy, apabila memang akan dilakukan diskusi dengan pemerintah nantinya.
Pemerintah Siap Audiensi
Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Donny Gahral mengaku belum membaca surat terbuka itu. Meski begitu, ia mengatakan bahwa siapapun itu, termasuk komunitas boleh berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasinya.
SUMBER : VOA Indonesia
Comments