By 
STARJOGJA.COM. JOGJA – Kantor DPRD DIY sudah aktivitas Normal. Upaya anarkhi tidak laku di jogja karena tidak sesuai dengan karakter masyarakat Yogyakarta.
Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyayangkan aksi yang berujung ricuh. Ia menyebut Demonstrasi kemarin tidak murni penyampaian aspirasi. Itu sangat merugikan warga DIY juga perjuangan pekerja yang menyuarakan penolakan UU Ciptakerja secara murni.
Ia menegaskan, demo pada hari Kamis kemarin sama sekali tidak berpengaruh dengan kinerja DPRD DIY. Huda pun turut menyesalkan massa aksi yang berujung adanya kerusakan.
” Jangan sampai aksi semacam ini terulang di Yogyakarta. Kerusuhan dalam beraspirasi seperti ini tidak mencerminkan budaya warga Yogyakarta,” tegasnya.
Meski dalam kondisi beberapa bangunan yang masih porak-poranda, Huda memastikan kegiatan para wakil rakyat di DPRD DIY masih tetap berjalan normal seperti biasa pada hari ini.
“Kami masih bisa lakukan audiensi, rapat-rapat. Kawan-kawan masih bisa berkegiatan seperti semula,” imbuh Huda.
Huda Tri Yudiana mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi. Pemeriksaan bangunan kantor DPRD DIY yang rusak juga dilakukan.
“Sejauh ini kami belum bisa menghitung secara pasti. Karena kerusakan lumayan parah,” katanya kepada starjogja.com, Jumat (9/10/2020).
Ia menilai Upaya anarkhi tidak laku di Jogja karena tidak sesuai dengan karakter masyarakat Yogyakarta yang mengepankan sopan santun dan gotong royong.
” Hanya tiga puluh menit sejak demo berakhir warga DIY sudah bergotong royong membersihkan dan merapikan kompleks DPRD. Kami jadi sangat optimis, ternyata upaya mengacaukan Yogyakarta sangat mudah dipatahkan oleh semangat gotong royong warga,” terangnya.
Ia menegaskan Saat ini Malioboro sepenuhnya aman, silakan wisatawan hadir, seperti biasa, tetapi tetap harus memenuhi protokol kesehatan tentunya.
” Kami atas nama Pimpinan DPRD DIY mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga DIY juga pada rekan rekan TNI Polri yang telah mengamankan aksi kemarin,” tutupnya.
Sebelumnya, Huda yang menemui langsung massa aksi dari aliansi gabungan antara buruh dan mahasiswa di gedung DPRD DIY.
” Saya mewakili fraksi saya yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak pengesahan RUU Omnibus law ini, maka dari itu saya akan memperjuangkan aspirasi dari teman-teman buruh dan mahasiswa sekalian, ” ujar Huda Kamis (8/10/20).
Andy Gani selaku Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) mengatakan RUU Omnibus law akan mempersulit kerja para buruh. Para buruh menuntut RUU ini segera dicabut.
” Kita ingin bapak presiden kita untuk menggunakan hak nya yaitu mengeluarkan PERPU untuk mencabut RUU ini, ” katanya.
Massa aksi sudah berkumpul di kawasan Malioboro sejak pukul 11.00 WIB, massa aksi setelah berhasil menemui pimpinan dari DPRD DIY dan mendapat dukungan penuh dari pimpinan DPRD DIY langsung menuju ke kantor Gubernur DIY untuk melanjutkan aspirasi mereka. Aksi yang dilaksanakan pada hari ini dijaga ketat oleh pihak aparat baik itu polisi maupun TNI.
Penulis : Muhammad Hadi Fathoni
Comments