By 
STARJOGJA.COM, Info – Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) BPJS Kesehatan KC Yogyakarta mendekati angka 100%. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Prabowo mengatakan angka itu mencangkup tiga wilayah di DIY yaitu Kota Yogyakarta, Bantul, dan Gunungkidul.
“Pencapaian minimal untuk Universal Health Coverage (UHC) memang 95 persen tapi berupaya untuk meningkat hingga 100 persen. Kota sudah 95 persen, Gunungkidul juga sudah 95 persen Bantul masih 87 persen,” katanya di Carney.co Senin (22/3/2021).
Prabowo mengatakan Bantul masih tertinggal dengan 2 wilayah lainnya dan baru mencapai 87 persen karena beberapa faktor. Salah satunya karena dampak pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun lalu.
Baca juga : BPJS Kesehatan Tingkatkan Layanan dengan Pandawa
“Upaya kami memahami masyarakat, daya beli menurun kami mendorong pemda dapat menjamin warganya yang tidak mampu apalagi masa pandemi membuat masyarakat terkena dampaknya,” katanya.
Selain itu menurut Prabowo faktor lainnya karena ada penurunan APBN dan ketersediaan APBD. Namun Pemkab Bantul yang baru sudah berkomunikasi dan memiliki niat agar warganya dapat terlayani dalam bidang kesehatan.
“Misi tujuannya adalah pencapaian UHC di Bantul,” katanya.
Prabowo mengatakan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II taun 2018 Kementrian Dalam Negeri total penduduk di tiga wilayah ini ada 2.145.432 jiwa dan yang sudah daftar program JKN KIS 1.954.759 jiwa. Jumlah kepesertaan paling banyak berasal segmen penerima Bantuan Iuran (PBI) baik itu PBI APBN maupun APBD.
“Hal ini membuktikan adanya komintmen yang kuat dari pemerintah untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya,” katanya.
BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta melakukan upaya untuk meningkatkan kepesertaan dianatranya perluasan kanal pendaftaran, inovasi melalui digitalisasi (aplikasi Mobile JKN) hingga advokasi kepada pemerintah daerah melalui kegiatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama, Forum Kemitraan dan forum Koordinasi Pengwasan dan Pemeriksaan Kepatuhan.
“Kami tidak ingin mendengar keluhan lagi bahwa fasilitas keseahtan membedakan pasien,” katanya.
Prabowo mengatakan salah satu pekerjaan rumah pihaknya untuk meningkatkan kolektibilitas iuran khususnya untuk segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. Per Februari 2021, kolektibilitas total mencapai 95,5% namun untuk segmen PBPU masih di angka 81,51persen. Pihaknya pun berupaya mengadvokasi pemerintah daerah agar mau mengalihkan peserta menunggak dalam jangka waktu tertentu menjadipeserta yang didaftarkan pemerintah daerah atau PBI APBD.
“Kami juga ada kader JKN yang salah satu tugasnya menagih iuran peserta meunggak dan kami secara melakukan telekolekting kepada peserta menunggak tersebut. Harapnnya dengan upaya ini kolektibilitas iuran peserta PBPU menjadi lebih baik,” katanya.
Comments