By 
STARJOGJA.COM, Info – Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyatakan ada opsi lockdown jika masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan kasus Coronavirus Disease (Covid-19) di seluruh Yogyakarta terus naik.
Sultan mengatakan lockdown merupakan salah satu cara ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sudah tidak efektif.
“Kita kan belum tentu bisa cari jalan keluar, yo satu-satunya cara ya lockdown, totally kan gitu. Kita kan sudah bicara PPKM ini kan sudah bicara nangani di RT, RW, pedukuhan, kalau itupun gagal mobilitasnya seperti ini ya kan, kalau weekend, ya terus mau apalagi, ya lockdown,” kata Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Jumat (18/6/2021).
Baca juga : Respon Sultan HB X Soal Lockdown Desa dan Kampung
Sultan mengatakan Pemda DIY sudah melakukan pengaturan pembatasan sosial untuk mengantisipasi penularan Covid-19 sampai tingkat bawah, yakni RT dan RW, bahkan tingkat tetatangga dan keluarga melalui perpanjangan PPKM Mikro yang sudah dikeluarkan pada 15 Juni lalu.
Masyarakat yang akan menyelenggarakan kegiatan tidak hanya izin melalui kalurahan, namun harus ditembuskan pada kapanewon dengan harapan aktivitas kerumunan semakin ketat.
“Tapi kalau masih tembus lagi [penularan Covid-19] terus arep opo meneh [mau apalagi], kita kan jadi sulit selama masyarakat itu tidak mengapresiasi dirinya sendiri untuk disiplin [protokol kesehatan] begitu lho,” ucap Sultan.
Opsi lockdown diakui Sultan juga mempertimbangkan kondisi ketersediaan bed atau tempat tidur di rumah sakit yang semakin penuh. Menurut Raja Kraton Kasultanan Ngayogyakarta ini semestinya ketersediaan Bed Occupancy Rate (BOR) 36%, namun saat ini diperkirakan sudah mencapai 75% keterisian.
Sultan juga ingin mengetahui kondisi tempat karantina yang ada di masing-masing kabupaten kota dan akan membahasnya pada Senin, pekan depan. “Mereka mau lebih mengetatkan masyarakatnya engga? karena kita kan sudah bicara ngontrol di RT/RW, kalau gagal terus arep ngopo meneh [mau apalagi],” ujar Sultan.
Menurut Sultan tidak boleh asal karantina mandiri pasien Covid-19 di rumah. Perlu ada standarisasi tempat karantina agar penularan Covid-19 tidak meluas, misalnya jika ingin karantina di rumah toiletnya harus terpisah. Soal tempat karantina diakui Sultan sudah dianggarkan melalui APBD di masing-masing kabupaten dan kota.
“Engga bisa [karantina] di rumahnya sendiri tapi juga tetap keluargane jadi siji ya podo wae [keluarganya tetap jadi satu ya sama saja]. Satu orang kena [positif Covid-19], satu keluarga pasti kena [ketularan Covid-19]. Kalau engga punya toilet sendiri, ke tetangga ya bisa nular sehingga kita ketati kehidupan mereka. Sekarang mereka mau disiplin ora, nek ora yowis terus arep kepiye [kalau tidak mau disiplin mau bagaimana?] kecuali lockdown aja gitu. Gak ada pilihan,” tandas Sultan.
Sumber : Harianjogja
Comments