By 
STARJOGJA.COM, Info – Sebanyak 25.000 warga DIY yang menjalani isolasi mandiri (Isoman) akibat Covid-19 tidak bisa dikontrol. Penyebabnya mereka tidak melaporkan diri ke RT maupun puskesmas.
Hal itu terungkap dalam Dialog Produktif, Langkah Serius Pemerintah Tangani Pandemi dengan PPKM oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang ditayangkan di Youtube FMB9ID_IKP, Rabu (28/7/2021).
Dalam dialog tersebut salah satu narasumbernya adalah Asisten I Sekda DIY Sumadi yang menyampaikan berbagai penanganan Covid-19 di DIY. Menurutnya DIY turut menggencarkan 3T (Tracing, Testing, Treatment) terutama setelah ada kenaikan angka kematian. Tetapi sayangnya banyak masyarakat DIY yang tidak melaporkan diri ketika menjalani isoman. Mereka rata-rata melakukan tes Covid-19 secara mandiri.
“Banyak yang meninggal dalam isolasi mandiri. Saat itu ada sekitar 25.000 orang yang melakukan isolasi mandiri yang tidak dikontrol karena mereka tidak lapor RT atau puskesmas. Saat saturasi oksigen menurun, kita bawa ke RS penanganan menjadi terlambat,” ujar Sumadi dalam rilis yang dikirim Bidan Komunikasi Publik KPC-PEN.
Baca juga : Pasien Positif dan Isoman Sleman Dapat Selter dan Obat Gratis
Ia menambahkan terus berupaya menekan laju peningkatan kasus Covid-19, termasuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat dengan mematuhi PPKM Level 4 yang berlangsung hingga 2 Agustus 2021. Kondisi di jalan di DIY selama PPKM Darurat dan PPKM Level 4 tidak seramai biasanya, karena dilakukan sejumlah pembatasan dan sejauh ini warga DIY taat dan mematuhinya.
“Kami libatkan tokoh masyarakat di masing-masing daerah, RT, RW dan kelurahan untuk memberikan pengertian bahwa pembatasan aktivitas ini demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Sumadi menambahkan, bed occupancy ratio (BOR) DIY mengalami penurunan setelah PPKM diberlakukan dengan ketat dan penanganan di sektor hilir. Selain tingkat keterisian tempat tidur yang menurun, DIY tetap membuka RS darurat di berbagai lokasi. BOR sempat di atas 80%, tetapi berhasil diturunkan dengan penambahan bed.
“Strateginya, pasien yang masuk RS hanya yang membutuhkan penanganan darurat, pasien yang sembuh dipindah ke selter yang juga dilengkapi nakes dan akomodasi sesuai kebutuhan sehingga beban RS berkurang,” katanya.
Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sonny Harry mengingatkan pentingnya perubahan perilaku masyarakat untuk mengendalikan pandemi. Karena sejak akhir tahun lalu pemerintah telah membentuk Duta Perubahan Perilaku yang mengajak partisipasi masyarakat agar mengedukasi sesama warga pentingnya mematuhi prokes. Sejak 7 Desember 2020 hingga Rabu (28/7/2021), jumlah Duta Perubahan Perilaku telah mencapai 107.98 orang, yang telah mengedukasi 55 juta orang.
“Para Duta Perubahan Perilaku ini melibatkan mahasiswa, pramuka, ibu PKK, satpol PP, tokoh agama dan masyarakat, penyuluh KB/sosial yang bekerja secara sukarela. Para Duta itu telah membagikan 17,2 juta masker kepada masyarakat,” katanya.
Selama PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 telah terjadi penambahan Duta Perubahan Perilaku 13 ribu orang yang direkrut, dilatih dan diterjunkan ke masyarakat, di mana sekitar 2,7 juta orang telah mendapatkan edukasi langsung.
“Duta Perubahan Perilaku yang tersebar di 34 provinsi dan 427 kabupaten/kota berkontribusi untuk meningkatkan angka kepatuhan protokol kesehatan di masyarakat,” ujarnya.
Dokter Konsultan RSDC Wisma Atlet Andi Khomeini Takdir menyatakan sebagai dokter bukan hanya membantu dan merawat pasien, namun juga berusaha mengurangi jumlah pasien yang dirawat di RS. Tujuannya agar kurva pandemi bisa melandai sehingga dibutuhkan upaya preventif promotive.
Ia menyarankan perlunya penambahan duta perubahan perilaku guna lebih meningkatkan pemahaman masyarakat dalam membantu mengendalikan pandemi. “Dibutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk bersama mengatasi pandemi.,” ujarnya.
Sumber : Harianjogja
Comments