News

Bulan Fintech Nasional, Edukasi dan Perlindungan Fintech

0
Bulan Fintech Nasional
program edukasi tahunan Bulan Fintech Nasional (BFN)

STARJOGJA.COM – Pemerintah Indonesia, asosiasi, dan pelaku usaha keuangan digital (fintech) terus konsisten mendorong edukasi fintech yang diharapkan mendukung pemulihan ekonomi nasional dalam menyambut Bulan Fintech Nasional.

Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berkolaborasi menghadirkan program edukasi tahunan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 yang sukses mengedukasi lebih dari 1,5 juta masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika

Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengungkapkan Indonesia memiliki Performa unggul yang menunjukkan Indonesia mampu menyikapi masa pandemi Covid-19 secara progresif sebagai momentum akselerasi digitalisasi sektor jasa keuangan di Indonesia.

“Fintech is here to stay with a bright future, terlepas dari tech winter. Dengan CAGR sebesar 15% tahun 2022 hingga 2027 prognosisnya, nilai transaksi sektor fintech global akan mencapai USD28 triliun pada 2027. Kondisi optimistik sektor fintech Indonesia tujukkan,” jelas Johnny.

Gubernur Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pada perhelatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada regulator, asosiasi terkait, dan industri terhadap implementasi berbagai inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia  (BSPI) 2025 yang begitu cepat mendigitalkan ekonomi Indonesia.

“Hal yang terpenting dalam digitalisasi adalah aktivitas, risiko, dan regulasi serta supervisi. Let’s digitalize Indonesia for better future,” ungkap Gubernur Perry.

Gubernur Perry juga menegaskan 5 (lima) langkah penting untuk mendigitalisasi Indonesia, yaitu;

  • Satu bahasa layanan pembayaran dan jasa keuangan melalui QRIS yang telah mencapai 30 juta pengguna, Standar Nasional Open API (SNAP) dengan 87 jenis servis yang akan terus mengalami perluasan, dan pengaturan data yang mencakup data publik, data kontraktual, dan data privat;
  • Satu bangsa melalui pengaturan konsolidasi industri jasa pembayaran yang berbasis klaster sehingga terbangun kolaborasi dalam ekosistem pembayaran bank dan non-bank untuk berkompetisi secara global;
  • Satu nusa melalui 3i yaitu  interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi antara lain pada pasar uang dan operasi moneter, BI-FAST dengan RTGS dan GPN;
  • Pembentukan market conductdan pricing policy untuk persaingan industri sehat;
  • Digital rupiah yang akan mencakup penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank. Saat ini BI tengah menjajaki teknologi untuk Rupiah Digital. Ke depan Rupiah Digital dapat mengimplementasi pada Operasi Moneter (OM) dan Pasar Uang. Tidak menutup kemungkinan pelaku sistem pembayaran kritikal akan menjadi wholesaleruntuk Rupiah Digital ini.

Baca Juga : Wah, Pejabat Negara Banyak Ynag Memiliki Kekayaan Tidak Wajar

Fintech Lending

Mirza Adityaswara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK megungkapkan pesatnya transformasi digital di sektor jasa keuangan  harus tetap mendukung stabilitas sistem keuangan.

“Untuk itu, OJK akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan yang akomodatif dalam memitigasi risiko terkait digital. Selain itu, inovasi digital harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memiliki kerangka manajemen risiko yang andal,” sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI). Sunu Widyatmoko menyampaikan keterlibatan AFPI dalam BFN ini menjadi wujud nyata komitmen asosiasi. Dalam menghadirkan edukasi dan sosialisasi yang relevan melalui kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah dan asosiasi fintech, seperti AFTECH.

“Wujud nyata keberadaan fintech lending bagi perekonomian nasional bisa kita lihat dalam hal pembiayaan UMKM . Misalnya fintech lending mencatatkan agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp476,89 triliun kepada 92,4 juta penerima pinjaman (borrower). Ini menjadi bukti kontribusi positif fintech lending dalam memperluas akses keuangan masyarakat,” ungkap Sunu.

Baca Juga : Penyusunan KUHP Dilaksanakan Secara Matang

Bulan Fintech Nasional

Rangkaian BFN tahun ini mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat, di mana terdapat peningkatan partisipan sebesar 36% dibandingkan partisipan tahun lalu, dengan partisipan aktif meningkat dari tahun lalu menjadi 23.121 pendaftar melalui virtual platform  selama rangkaian BFN yang dilakukan secara online di tengah pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan tersebut menjadikan seluruh peserta yang mencakup partisipasi dalam melihat, menyaksikan, dan mengikuti seluruh rangkaian BFN menjadi 1.5 juta peserta. (Maylin Angelica)

 

OPINI : Implementasi Manajemen Mutu Pada Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mendorong Perubahan Persepsi Masyarakat Terhadap Birokrasi

Previous article

Billboard 200, Debut RM dengan “Indigo”

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News