By 
Selain itu Ketua KPU DIY, Bupati Bantul beserta jajaran Forkopimda serta panewu dari 17 kapanewon di Bantul ikut menyaksikan pelantikan tersebut.
Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan PPK adalah bagian dari penyelenggara pemilu oleh karena itu para anggota PPK harus menaati asas-asas penyelenggara pemilu dalam hal bersikap dan bertindak. PPK harus memahami dan segera menyesuaikan dengan tahapan Pemilu yang saat ini berjalan antara lain pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat kalurahan serta verifikasi administrasi dan faktual pencalonan perseorangan DPD.
Baca juga : KPU Bantul Sosialisasikan Pilkada Secara Online dan Tatap Muka
“Dalam menjalankan tahapan pemilu di kapanewon PPK tidak dapat berjalan sendiri, oleh karena itu PPK harus secara intens melakukan koordinasi dengan Forum komunikasi pimpinan kapanewon serta dengan pengawas pemilu kecamatan,” katanya Rabu (4/1/2023)
Selain itu PPK harus membangun kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan para tokoh masyarakat dalam kerangka kesuksesan tahapan Pemilu 2024. Mengantisipasi potensi permasalahan yang muncul dalam setiap tahapan, Didik meminta kepada jajaran PPK untuk melakukan mitigasi risiko di setiap tahapan.
“Beberapa tahapan yang penting untuk dilakukan mitigasi risiko antara lain tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pengelolaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,dan SDM KPU Bantul, Musnif Istiqomah menyampaikan masa kerja PPK untuk Pemilu 2024 selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak 4 januari 2023 sampai dengan 4 April 2024. Selanjutnya PPK akan melakukan koordinasi dengan penewu di masing-masing kapanewon untuk mengusulkan personil sekretariat PPK.
“Nantinya personil sekretariat PPK ini akan ditetapkan oleh Bupati Bantul dan dalam ketugasannya akan membantu pelaksanaan tahapan yang dijalankan oleh PPK,” katanya.
Dari sisi komposisi jenis kelamin PPK yang dilantik tercatat ada 27 perempuan dengan prosentase 32% hal ini menjadi bagian penguatan peran perempuan sebagai penyelenggara pemilu. Selain itu di dalam PPK Pemilu 2024 juga ada satu orang penyandang disabilitas yang dilantik sebagai PPK di Kapanewon Jetis.
“KPU Bantul untuk memberikan akses semua pihak termasuk penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara Pemilu. Musnif berharap PPK yang telah dilantik ini dapat bekerja secara profesional, mandiri dan berintegritas,” ujarnya.
Comments