By 
STARJOGJA.COM, OPINI – Merespons pernyataan Anies Baswedan yang membandingkan capaian pembangunan infrastruktur jalan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati justru membeberkan berbagai capaian kepemimpinan Jokowi selama menjabat, salah satunya terkait infrastruktur.
Menurut Sri Mulyani, dalam sepuluh tahun terakhir kita melihat dan merasakan berbagai kemajuan dari hasil pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur vital meningkat signifikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
Sementara itu, capaian pemerintahan Jokowi dari sisi pembangunam infrastruktur jalan yang dirilis oleh kementerian PUPR menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2014 hingga 2022 di antaranya, panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 Km di tahun 2014, meningkat 1.385 Km menjadi 47.817 km di tahun 2022.
Kedua, panjang jalan provinsi dan kabupaten/kota meningkat drastis dari 37.064 km menjadi 501.344 km. Ketiga, panjang jalan tol meningkat tajam 1.500 km menjadi 2.499 km pada tahun lalu. Kemudian, masih ada 1.800 km jalan tol yang saat ini masih dalam proses pembangunan.
Selain pembangunan jalan tol, pemerintah juga membangun infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi vital untuk sumber pengairan sektor pertanian, pengendalian banjir serta pembangkit listrik, juga meningkat signifikan.
Jumlah bendungan yang telah dibangun meningkat dari 15 bendungan di tahun 2014 menjadi 42 bendungan di tahun 2022, dengan kapasitas irigasi yang bertambah signifikan dari 110 ribu hektar di tahun 2014 menjadi 303 ribu hektar di tahun 2022.
Sri Mulyani juga mengatakan, dalam meningkatkan kualitas SDM salahsatunya bagi generasi muda adalah menekan angka stunting, tercatat angka stunting atau anak kekurangan gizi berhasil turun dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada 2022. Sri Mulyani juga memastikan penurunan stunting akan terus diakselerasi untuk mencapai target 14% pada tahun 2024. Selain itu, angka kemiskinan ekstrem yang pada 2022 tercatat sebesar 2,04%, akan terus ditekan mencapai 0% pada 2024.
OLEH : Reenee Winda Adam – Penulis adalah Kontributor Nusa Bangsa Institute
Comments