STARJOGJA.COM, JOGJA – Permasalahan kemiskinan ekstrem di DIY harus diselesaikan tahun 2024, agar sesuai dengan amanat Inpres No 4 tahun 2022 tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
Huda Tri Yudiana, Wakil Ketua DPRD DIY mengatakan Penurunan tersebut berbasis 3 langkah yaitu pertama penurunan beban dengan program program charity seperti KIP, bansos, BPJS, dsb. Kedua, dengan peningkatan pendapatan berupa berbagai program pemberdayaan. Ketiga, dengan meminimalkan kantung kemiskinan.
“Roadmap penurunan angka ini harus sangat serius kita jalankan karena tinggal waktu 1 tahun lagi sesuai amanah inpres. Kemiskinan di DIY termasuk tinggi sebesar 11.49 % di dalamnya terdapat ekstrem sebesar 1.08 %. Dalam hal kemiskinan ekstrem alhamdulillah DIY dibawah rata rata nasional sebesar 1.74 %. DIY angkanya 1.08 %, paling rendah se pulau jawa,” jelasnya kepada Starjogja.com, Jumat (09/06)
Ia bersyukur kemiskinan ekstrem di DIY paling rendah di pulau jawa dengan presentase 1.08 % setara dengan sekitar 43.000 warga. Dengan didorong serius pada 2024 diharapkan DIY bisa mencapai target nol persen.
Menurutnya, Angka kemiskinan ekstrem ini menunjukkan langkah penanganan kemiskinan di DIY sudah on the track. Karena keparahan kemiskinannya cukup baik. Jika konsisten dilakukan saya yakin sebentar lagi ada penurunan angka kemiskinan drastis di DIY beberapa tahun lagi.
“Alokasi anggaran DIY juga perlu ditingkatkan, terutama kabupaten kota yang masih alokasikan APBD untuk kemiskinan ekstrem dibawah 4 persen. Untuk DIY tahun 2023 sebesar 7.98 persen naik dibanding tahun lalu sebesar 6.66 persen. Sedangkan kabupaten kota 3 persenan, bahkan ada yang 1.7 persen saja padahal di daerahnya banyak yang miskin ekstrem,” lanjutnya.
Program program bisa difokuskan pada data kemiskinan ekstrem P3KE yang pemda DIY sudah ada data by name by address nya sehingga bisa tepat sasaran dan model penangannya.
“Penanganan kemiskinan ektrem juga perlu perhatikan penanganan kemiskinan secara umum dengan konsisten,” terangnya.
Ia juga mengatakan Saat ini DPRD DIY sedang intens koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder termasuk kementrian PMK. Kami minta alat kelengkapan DPRD DIY juga segera berkoordinasi dengan mitra terkait untuk memastikan target 2024 kemiskinan ekstrem nol persen ini tercapai.
” Daerah daerah kantong kemiskikan ektrem harus menjadi prioritas utama di kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo,” tutupnya.
Comments