By 
STARJOGJA.COM, Info – Forum BEM Se-DIY (FBD) menyoroti dan mengkritisi proses dan hasil demokrasi yang diadakan pada 14 Februari 2024 lalu. Koordinator Forum BEM se-DIY, Gunawan Haramain mengatakan pihaknya menemukan banyak kejanggalan dan pelanggaran yang terjadi selama proses itu.
“Kami betul betul menyaksikan proses demokrasi ini mau merasakan, dan mendapatkan problem mobilisasi aparat dan institusi negara untuk memberikan dukungan salah satu paslon ini bentuk pencideraan, oleh karena itu kita bikin tim investigasi,” katanya Rabu (21/2/2024).
Haramain mengatakan pihaknya menemukan pelanggaran dan fenomena Bantuan Sosial yang terjadi menjelang kontestasi itu.
“Kita dikagetkan oleh bansos, money politics masih terjadi, ini satu pelanggaran yang harus dilawan ini merusak tatanan demokrasi kita sehingga kami dari forum melakukan banyak kajian dan temuan,” katanya.
Ketua II Forum BEM Ahmad Makarim Pramudita mengatakan jika demokrasi yang diperjuangkan mahasiswa tidak berjalan lebih baik. Menurutnya kondisi saat ini banyak yang bertentangan dengan nilai nilai demokrasi.
“Demokrasi yang kita perjuangkan yang menelan banyak korban justru ini mengarahkan masa gelap itu dengan praktik praktik yang menentang demokrasi ini sendiri. Tim menemukan anomali ini bentuk grand design untuk melanggengkan kekuasaan mereka,” katanya.
Makarim mengatakan melihat kondisi ini Forum BEM Se-DIY membentuk tim investigasi untuk proses penyelenggaraan pemilu 2024 dengan meninjau fakta dilapangan dan analisis basis data secara mendalam. Tim melihat KPU yang menggunakan Sirekap sebagai sistem penghitungan suara sangat lemah dan banyak kesalahan.
“Temuan pelanggaran yaitu kejanggalan penghitungan KPU yang menggunakan Sirekap. secara software selama masa persiapan sudah diketahui banyak eror dan banyak kendala dialami yang diamini oleh KPPS. Apakah Sirekap sudah melalui fit proper?,” katanya.
Mkaarim mengatakan pada tanggal 20 Februari 2024, KPU mengakui ada 1.223 TPS salah input rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap, sementara temuan timnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 menemukan ada kesalahan Input data TPS rekapitulasi Pilpres 2024 di Sirekap KPU 2447 dan berpotensi bertambah karena prosesnya masih berjalan.
“Melalui data scraping kita mendapatkan dari 1500 ribu TPS indonesia sudah didapatkan 2400 anomali data terjadi penggelembungan data. Setelah data scan ternyata datanya terbaca salah,” katanya.
Kejanggalan data digital ini bukan disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh manusia (human error )atau kesalahan sistem. Tapi bersifat algoritmik. Sehingga diduga sistem KPU sudah direkayasa sejak awal untuk memenangkan calon tertentu.
“Patut diduga, sistem ini sengaja dibuka back door-nya atau disiapkan pintu belakang untuk dibobol oleh pihak tertentu untuk mengubah hasil pemilu/pilpres,” katanya.
Makarim mengatakan Forum BEM Se-DIY menuntut agar hasil Pilpres dan Pileg 2024 harus dibatalkan. Selain itu memecat dan mengganti seluruh komisioner KPU karena terbukti gagal melaksanakan pemilu secara jujur dan adil.
“Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 ulang di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.
Baca juga : Pemilu 2024, Kemenkominfo Ajak Mahasiswa Jaga Ruang Diskusi Digital
Comments