BI DIY Rekomendasikan Mitigasi Hadapi Dampak Tingginya Harga Beras

STARJOGJA.COM, JOGJA – Realisasi inflasi gabungan dua kota penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) di DIY pada awal tahun 2024 terjaga pada rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1% (yoy). Hal ini menjadi sinyal positif dalam mengawal inflasi DIY ke depan.

Namun demikian, potensi risiko tetap perlu diwaspadai, salah satunya menjelang momen Ramadhan dan HBKN Idul Fitri serta mundurnya masa panen raya padi akibat dampak El Nino.

Merespon hal tersebut, TPID DIY pada 27 Februari 2024 menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) guna membahas kesiapan pemerintah daerah DIY dalam menyambut bulan Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2024.

Pada kegiatan ini, Wakil Gubernur DIY, menyampaikan sambutan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang menekankan perlunya upaya pengendalian pasokan baik di sisi hulu maupun hilir dalam merespon isu kenaikan harga dan ketersediaan beras.

“Proses penyusunan kebijakan pengendalian inflasi pangan ke depan perlu berlandaskan atas data, sehingga penguatan neraca pangan antar daerah pada website TPID DIY dan pemanfaatan command center geo portal menjadi suatu urgensi,” harap Gubernur DIY.

Gubernur DIY juga berpesan bahwa setiap keluarga di DIY wajib dipastikan memiliki akses bahan pangan yang cukup dan terjangkau.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Ibrahim merekomendasikan sejumlah langkah mitigasi terkait dampak masih tingginya harga beras di wilayah ini menjelang Ramadhan.

“BI DIY merekomendasikan langkah mitigasi yang bersifat seasonal. Langkah pertama, dengan mengedukasi masyarakat untuk meminimalisir ‘food waste’ (membuang-buang makanan) dan belanja bijak,” kata Ibrahim dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Rabu.

Berikutnya, menurut Ibrahim, diperlukan pula penguatan kerja sama antardaerah saat masa panen raya beras yang diperkirakan berlangsung pada Maret 2024.

Selain itu, pemantauan pasokan dan harga beras secara “real time” perlu dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan sarana digital melalui website Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY.

“Kita juga bisa meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha terkait harga jual yang wajar dan pola distribusi yang lancar,” ujar Ibrahim.

Sementara itu, guna menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN) yakni Ramadhan dan Idul Fitri 2024, menurut Ibrahim, BI DIY merekomendasikan upaya pengendalian inflasi yang bersifat seasonal atau musiman dan struktural.

Mitigasi seasonal, kata dia, bisa dilakukan dengan memperkuat data dan informasi terkait pasokan, serta optimalisasi pelaksanaan pantauan pasar, terutama pada H-7 dan H+7 HBKN.

“Untuk mitigasi struktural, rekomendasi kami adalah memfasilitasi penelitian dan pengembangan tanaman pangan, membangun ketahanan pangan masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan atau lahan tidur, serta mengoptimalkan peran BUMD dalam distribusi komoditas pangan utama,” kata dia.

Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati, turut menambahkan bahwa inflasi gabungan dua kota IHK di DIY menurut hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 utamanya disumbang dari komoditas bensin dan beras, dengan bobot masing- masing sebesar 5,55% dan 5,18%.

“Jumlah kunjungan wisatawan ke DIY yang diproyeksikan meningkat seiring peningkatan aktivitas pariwisata dan tradisi mudik pada momen HBKN Idul Fitri perlu diwaspadai menjadi risiko pemicu tingginya tekanan inflasi dari sisi permintaan,” jelas Herum.

Namun demikian, menyikapi sentimen terhadap kenaikan harga beras, data historis BPS menunjukkan jika kenaikan harga beras yang terjadi saat ini diiringi dengan peningkatan harga Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP) yang diterima petani sehingga diharapkan kesejahteraan petani masih terjaga.

Beberapa upaya yang akan dilakukan oleh instansi TPID di DIY untuk mengantisipasi tekanan inflasi diantaranya operasi pasar secara merata di seluruh wilayah DIY, penyaluran beras SPHP, dan kerjasama penambahan pasokan dari daerah sekitar DIY. Diharapkan melalui kegiatan ini, sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik dalam kerangka TPID dapat terus diperkuat demi mengawal tercapainya inflasi DIY yang sesuai dengan rentang sasaran inflasi nasional.