By 
STARJOGJA.COM, OPINI – Pemerintah terus menggencarkan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Papua. Dengan adanya optimalisasi program tersebut, akselerasi transformasi ekonomi di Papua diharapkan dapat segera terwujud.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, saat ini perlu dilakukan tranformasi pada sektor ekonomi Papua. Dengan potensi dari Provinsi Papua, terutama di Biak, ekonomi biru bisa menjadi potensi yang luar biasa.
Pihaknya melihat ada beberapa potensi ekonomi biru, mulai dari di Biak Numfor, yaitu ikan tuna, karang, mangrove, wisata pantai, diving, dan snorkling. Kemudian di Kabupaten Supiori, yakni budidaya rumput laut, perikanan tangkap, hingga wisata pantai. Di Kabupaten Sarmi memiliki potensi ikan, udang, dan wisata. Kabupaten Yapen terkenal dengan budidaya rumput laut sedangkan Kabupaten Waropen memiliki budidaya kepiting, Terakhir, di Kota Jayapura antara lain terdapat Pusat Rehabilitasi Terumbu Karang, konservasi penyu, budidaya ikan nila, ikan mas, hingga wisata Danau Sentani.
Pemerintahan era Presiden Jokowi memperlihatkan keseriusan dalam pembangunan infrastruktur Papua. Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Papua untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang terus memperlihatkan tren positif.
Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun mengatakan dengan pembangunan yang merata, maka masyarakatnya akan makin maju. Dampaknya, kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat dan investasi akan terus berdatangan. Papua akan menjadi wilayah yang maju dan makmur serta setara seperti di pulau Jawa dan daerah lainnya. Masifnya pembangunan infrastruktur di Papua diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hingga wilayah terisolir.
DEPUTI Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden RI, Suprayoga Hadi menegaskan pemerintah sangat berkomitmen untuk menyukseskan program percepatan pembangunan Papua. Hal ini dapat terlihat dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041. Namun, proses percepatan pembangunan Papua juga perlu dukungan dari semua pihak, sehingga Papua menjadi wilayah yang maju dan produktif dapat segera terwujud.
Selain pembangunan secara fisik, pemerintah terus menggencarkan pembangunan SDM Papua untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua. Penguatan kualitas SDM di Papua terus didorong baik melalui program pemerintah maupun bekerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, keterampilan spesifik juga dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil industri. Sehingga masyarakat Papua usia produktif dapat saling berkontribusi dan mimiliki kesempatan yang sama dengan daerah lain dalam hal yang positif.
Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Irene Manibuy mengatakan rencana aksi percepatan pembangunan Papua dibagi dalam lima tahapan. Pelaksanaan rencana aksi percepatan pembangunan Papua tahap pertama telah dimulai tahun 2022-2024 yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Penyusunan seluruh tahapan rencana aksi dan pelaksanaan program yang disesuaikan dengan arah kebijakan strategis pembangunan Tanah Papua akan menjadi acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Termasuk disesuaikan dengan rencana strategis baik yang diusulkan oleh provinsi maupun kabupaten.
PENULIS : Yowar Matulessy / Mahasiswa PTS tinggal di Bogor
Comments