Sejarah Hari Kebangkitan Nasional

STARJOGJA.COM, Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) diperingati tanggal 20 Mei setiap tahunnya. Penetapan hari peringatan ini merujuk pada lahirnya organisasi Boedi Utomo yang memprakarsai perubahan dalam melawan penjajah dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran.

Hari Kebangkitan Nasional bertujuan untuk memperingati sejarah panjang perjalanan yang telah dilalui bangsa Indonesia menuju kemerdekaan.

Dilansir dari Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Kebangkitan Nasional Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20 di Nusantara (kini Indonesia), saat rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai ‘orang Indonesia’. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Budi Utomo (20 Mei 1908) dan ikrar Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928).

Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menggunakan sistem pemerintahan kolonial kepada orang-orang yang sebelumnya tidak mempunyai kesamaan dalam identitas politik. Pada awal abad ke-20, Belanda menetapkan batas teritorial di Hindia Belanda yang menjadi cikal bakal Indonesia modern.

Di paruh pertama abad ke-20, bermunculan sejumlah organisasi kepemimpinan yang baru. Lewat kebijakan Politik Etis, Belanda membantu menciptakan sekelompok orang Indonesia terpelajar. Perubahan yang mendalam kemudian terjadi kepada orang-orang Indonesia ini sering disebut ‘Kebangkitan Nasional Indonesia. Peristiwa ini kemudian bersamaan dengan meningkatnya aktivitas politik hingga mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya, sebenarnya merupakan hari lahirnya organisasi Boedi Utomo. Kebangkitan Nasional merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mempunyai rasa keadilan nasional ditandai dengan berdirinya Boedi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Politik Etis

Dikutip laman resmi Pemerintah Kabupaten Lamongan, untuk bisa mengetahui latar belakang dari Hari Kebangkitan Nasional, harus kembali melihat situasi politik sosial di Hindia Belanda kala itu. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menerapkan ‘Politik Etis’ sejak 17 September 1901 dan penerapannya ini mengawali era Pergerakan Nasional di Indonesia.

Adapun penerapan Politik Etis ini imbas dari kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, Johannes van den Bosch, untuk mengisi kekosongan kas akibat Perang Belanda dan Revolusi Belgia.

Dalam penerapan kebijakan tanam paksa tersebut banyak mengalami penyimpangan yang tentunya merugikan rakyat Hindia Belanda, terlebih Belanda berhasil mengisi kembali kas negara yang kosong. Kondisi tersebut banyak disentil oleh kaum liberal. Eduard Douwes Dekker mengkritik pemerintahan kolonial lewat novelnya, Max Havelaar (1860).

Douwes Dekker menuntut kepada pemerintahan Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan rakyat jajahannya sebab kejayaan Belanda merupakan hasil keringat rakyat Hindia Belanda.

Memerlukan waktu yang lama untuk bisa membuat Belanda mengubah kebijakannya. Barulah pada 1901, atas desakan, Perdana Menteri Belanda, Abraham Kuypers, dan kabinetnya yang beraliran liberal, Ratu Wilhelmina kemudian menerapkan kebijakan Politik Etis sebagai upaya balas budi pemerintah Belanda pada rakyat Hindia Belanda.

Tiga program utama dari Politik Etis, yaitu:

1. Irigasi
2. Edukasi
3. Transmigrasi

Dari ketiga program tersebut, edukasi berdampak besar bagi perjalanan bangsa ini.

Penetapan dan Makna Hari Kebangkitan Nasional

Masih di sumber yang sama, pada tahun 1948, Indonesia yang baru saja merdeka dihadapkan oleh banyak krisis. Belanda masih menganggap Indonesia merupakan wilayahnya dan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Di lain sisi, muncul kelompok oposisi pemerintah yang dipimpin mantan perdana menteri Indonesia, Amir Sjarifuddin. Mereka ini didukung kelompok kiri.

Soekarno merasa Indonesia akan dilanda perpecahan antargolongan dan ideologi. Oleh sebab itu, perlu simbol untuk dapat mempersatukan rakyat dan mencegah perpecahan.

Berdasarkan usulan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara), berdirinya Boedi Utomo ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan di Yogyakarta, bersamaan dengan peringatan 40 tahun berdirinya BU. Posisi ini lalu diperkuat oleh Presiden Soeharto lewat Keppres No 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Baca juga : Star Insight April