By 
STARJOGJA.COM, OPINI – Kolaborasi aktif dan inklusif antara seluruh tokoh adat dan masyarakat Papua menjadi sebuah kunci sukses bagi pemerintah untuk mampu memberantas habis keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Tokoh masyarakat Papua, Yonas Alfons Nusy menilai, seluruh gerakan separatisme hingga penyebaran teror atau kekerasan, kekejian dan kebiadaban yang OPM lakukan, bukanlah sebuah perjuangan atau dalam rangka memperjuangkan hak warga sebagaimana yang mereka klaim. Justru tindakan kriminal OPM sangat mencoreng, bahkan menodai hak asasi manusia (HAM).
OPM melakukan tindak kekerasan dan terus berupaya untuk menyebarluaskan kebohongan atau berita hoaks serta bermacam bentuk provokasi kepada masyarakat agar mau menjadi simpatisan gerakan separatis itu dan mendukung mereka.
Tokoh adat Kampung Sereh (Ondofolo), Yanto Eluay dengan sangat tegas menyatakan, dirinya sangat menolak keras keberadaan OPM, termasuk juga segala bentuk jenis kegiatan yang bertolak belakang dengan pemerintah serta NKRI.
Jika menilik dari sejarah, sebenarnya OPM merupakan sebuah kelompok buatan Belanda yang bertujuan untuk melakukan propaganda serta membenturkan rakyat Papua dengan pemerintah dan NKRI. Tujuan utama dari Belanda saat itu membuat propaganda melalui OPM adalah karena dengan masyarakat yang terpecah belah, maka mereka bisa lebih mudah untuk menguasai wilayah dan mengeruk seluruh sumber kakayaan alam di sana.
Sementara itu, Ondofolo Atamali, Septinus Ibo mengajak seluruh masyarakat, termasuk para generasi muda penerus bangsa di Bumi Cenderawasih untuk senantiasa melakukan hal yang positif saja, sehingga tidak mudah termakan oleh adanya doktrin dan propaganda dari pihak yang berseberangan dengan NKRI.
Kolaborasi berbagai pihak dan elemen lintas sektor seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga warga sipil asli Papua merupakan hal yang sangat penting untuk bersama-sama menyukseskan upaya pemerintah dan aparat keamanan memberantas habis gerombolan separatis musuh negara tersebut. Dengan adanya pencapaian tersebut, maka kedamaian di Papua dapat terus terjaga.
Disisi lain, PADA pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, pemerintah sangat gencar melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.
Salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk pembangunan Papua yakni Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). RIPPP merupakan perencanaan terpadu antar sektor dan daerah yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan. Sementara SIPPP adalah platform sistem informasi terintegrasi dalam kerangka RIPPP.
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), menyampaikan empat arahan strategis untuk mendukung percepatan pembangunan Papua. Pertama, susun dan implementasikan desain program-program komprehensif yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam kerangka RIPPP 2022-2041.
Kedua, agar pemanfaatan SIPPP dioptimalkan sebagai pendorong langkah-langkah konsolidasi, sinkronisasi, dan harmonisasi seluruh data dan informasi perencanaan pembangunan Papua yang terintegrasi.
Ketiga, perluas pelibatan tokoh masyarakat Papua dalam penyusunan rencana aksi pembangunan percepatan Papua setiap periodenya demi memastikan terakomodasinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua. Keempat, agar program ini terus memastikan proses percepatan pembangunan yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
Oleh : Ones Yikwa / Mahasiswa Papua tinggal di Makassar
Comments