By 
STARJOGJA.COM, JOGJA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami perkara dugaan suap pengerjaan proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. KPK menemukan bukti-bukti dugaan suap terkait alokasi anggaran DOK Aceh.
Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gatot Saptadi mengatakan Yogyakarta belajar dari kasus DOKA 2018 ini terutama soal anggaran Dana Keistimewaan (Danais) Yogyakarta sehingga tidak berujung seperti kasus DOKA 2018. Namun menurutnya ada perbedaan dari DOKA dan Danais Yogyakarta ini mulai dari sistem yang dibangun Pemda DIY.
” Proses pencairan dana ada aturannya. Asal konsisten dengan ketentuan yang ada ya aman aman aja,” katanya di Lombok Idjo Yogya Kamis (12/7/2018).
Menurutnya Pemda DIY memiliki regulasi yang teratur dalam mengelola Danais mulai dari perencanaan. Namun masih ada celah bagi oknum atau personal untuk mencurangi penggunaan Danais ini.
“Mulai perencanaan sampai pengendalian harus dilakukan secara konsisten. Artinya perencanaan ok kemudian pelaksanaan kita kendalikan. Itu sudah jelas kita lakukan mulai APBD kalo sifatnya personal ya sudah watak masing masing orang resiko sendiri sendiri,” katanya.
Beberapa hal yang membedakan OTSUS dan Danais menurut Gatot dari proses klarifikasi oleh lembaga hingga kementrian dalam pemantauan anggaran tersebut. Sehingga sistem ini meminimalisir penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan.
“Sistem beda dan polanya beda kalo di Aceh kan dana Otsus kan sampai 20 tahun kalo kita kan ga ada batasnya, dan prosesnya gubernur mengusulkan, diklarifikasi oleh lembaga lalu kementrian menyetujui intinya kementrian lembaga juga ikut memantau itu semua,” katanya.
Gatot menambahkan tahun ini anggaran Danais mencapai 1 T dari sebelumnya Rp 800 miliar. (BY)
Comments