STARJOGJA.COM, Info – Status siaga darurat kekeringan oleh Pemkab Gunungkidul pada Juni lalu telah memasukkan 16 kapanewon (kecamatan) masuk dalam list terdampak kekeringan di BPBD Gunungkidul.
Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, upaya mitigasi kekeringan terus dilakukan guna mengurangi dampak terjadinya musim kemarau. Selain mendata daerah-daerah yang rawan krisis air, BPBD juga telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Baca juga : Alasan Pemkab Gunungkidul Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan
Penetapan status ini sebagai upaya mengantisipasi di tingkat awal. Pasalnya, sewaktu-waktu bisa ditingkatkan menjadi darurat apabila kekeringan yang terjadi semakin meluas.
Data dari BPBD, di Gunungkidul hanya Kapanewon Karangmojo dan Playen yang terbebas dari krisis air di kemarau tahun ini. Sedangkan, 16 kapanewon lainnya berpotensi terdampak karena ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih.
Meski demikian, hingga sekarang baru sepuluh kapanewon yang secara resmi mengajukan bantuan air bersih. Kapanewon ini meliputi Tepus, Rongkop, Girisubo, Patuk, Paliyan, Tanjungsari, Panggang, Semin, Wonosari dan Saptosari.
“Total hingga sekarang sudah ada 99.559 warga yang terkena dampak dari musim kemarau. Adapun bantuan yang diberikan sudah lebih dari 847 tangki,” katanya kepada Harianjogja.com, Rabu (4/8/2021).
Menurut Edy, dengan status siaga darurat maka penanganan masalah kekeringan masih menggunakan anggaran yang dimiliki sendiri. Meski demikian, pada saat ada peningkatan status menjadi darurat, BPBD dapat mengakses anggaran Belanja Tak Terduga yang dimiliki Pemkab Gunungkidul.
“Kalau sekarang belum bisa mengakses dan masih mengunakan anggaran rutin yang dimiliki. Selain itu, untuk droping juga ada bantuan dari pihak ketiga dan kapanewon ada yang mengadakan secara mandiri,” katanya.
Panewu Tanjungsari, Rakhmadian Wijayanto mengatakan, untuk droping air mengalokasikan anggaran sebesar Rp54,6 juta. Meski memiliki anggaran sendiri, ia mengaku juga tetap meminta bantuan ke BPBD Gunungkidul. “Kalau sendiri tidak bisa menjangkau ke seluruh wilayah. Sekarang bantuan air ke masyarakat juga sudah berjalan,” katanya.
Rakhmadian mengungkapkan, agar bantuan tidak tumpang tindih antara BPBD dan kapanewon, maka dilakukan pembagian. Hasil koordinasi disepakati, BPBD akan membantu warga di Kalurahan Banjarejo. Sedangkan penyaluran melalui anggaran kapanewon akan menjangkau warga di Kalurahan Hargosari, Kemiri Ngestirejo dan Kemadang.
“Droping air kapanewon tidak dilakukan sendiri karena pelaksanaan bersama dengan pihak ketiga,” katanya.
Sumber : harianjogja
Comments