Pemerintah Terus Genjot Transisi ke Energi Terbarukan

STARJOGJA.COM,JOGJA – Pemerintah Terus Genjot Transisi ke Energi Terbarukan. Pemerintah menjalankan program transisi energi untuk proses pengalihan penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Upaya bauran energi ini terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya PLN, Kementerian ESDM, swasta dan pemerintah daerah.

Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Kementerian ESDM Nur Hidayanto mengatakan perencanaan pengembangan ketenagalistrikan tidak lepas dari regulasi terkait UU Energi, kebijakan energi nasional, rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN) yang saat ini sedang dalam finalisasi penyusunannya khususnya terkait transisi energi.

Di mana ke depan diupayakan pemanfaatan energi bersih atau ramah lingkungan. Adapun untuk RUKN 2019-2038 akan dilakukan revisi untuk diterbitkan yang baru sebagai pedoman jangka panjang perencanaan umum ketenagalistrikan nasional.

Penerapan transisi energi tidak bisa secara langsung namun melalui tahapan. Pada RUKN 2019-2038 target bauran energi 23% di 2025, dengan capaian kaitan penyedia listrik semester 1 tahun 2024 sekitar 15% untuk energi baru dan terbarukan (EBT). Total secara akumulatif semester pertama infrastruktur tenaga listrik pada pembangkit di angka 93 gigawatt, terdiri atas energi fosil 85%, EBT 15%.

“Kami memaksimalkan ke depan penggunaan energi setempat [lokal] seperti tenaga surya dan potensi air yang bisa dimaksimalkan sebagai implementasi EBT,” katanya dalam Talkshow Hari Listrik Nasional bertajuk Listrik Menerangi masa Depan yang disiarkan secara langsung melalui Youtube Harian Jogja dan starjogjafm, Rabu (23/10/2024).

Terkait program listrik untuk rakyat, lanjutnya, seperti subsidi listrik diberlakukan pelanggan PLN yang rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA masuk dalam DTKS. Ke depan tentu akan melihat konsidis perekonomian masyarakat untuk menentukan kebijakan subsidi bertambah atau dikendalikan. Namun dalam pengendalian, subsidi diharapkan bisa tepat sasaran.

“Melibatkan KPK memastikan penggunan APBN dalam memberikan subsidi agar tepat sasaran,” ujarnya.

Production Manager Geodipa Unit 1 Dieng Henky Irawan menyatakan usahanya bergerak di bidang pembangkit listrik panas bumi dan beroperasi sejak 2002 yang unitnya berada di Dieng dan Bandung.

Saat ini masingmasing ada satu unit yang beroperasi, di Diend sendiri dalam proses pembangunan 7 unit. Potensi di Dieng dan Bandung sama-sama sekitar 400 Megawatt. Jika semua unit di Dieng bisa terbangun diprediksi mampu memberikan kontribusi sekitar 500 megawatt atau sekitar 250 ribu rumah penduduk.

“Unit 2 sudah selesai penyiapan sumur uap panas, sedang tahap pengadaan pembangkitnya, target kami 2027 sudah kontribusi untuk unit 2 kapasitas 55 Megawatt. Harapannya bisa menyelesaikan sampai 8 unit. Di Bandung juga ditugaskan membangun 8 unit,” ujarnya.

Menurutnya pemanfaatan energi panas persentasenya sangat kecil menghasilkan limbah. Karena sumber panas bumi atau uap dari bawah (perut bumi) langsungdimanfaatkannya untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Sehingga tidak ada pembakaran atau limbah dengan emisinya nihil dari proses pembentukan listrik.

“Kedalaman panas bumi antara 2 sampai 3 kilometer. Air yang dipakai itu juga dari kondesnasi uap yang kita pakai. sehingga ramah lingkungan karena tidak ada pembakaran,” katanya.

Manager Sub Bidang IPP Excess Power PT PLN UID Jawa Tengah dan DIY Fandi G Sianipar menegaskan PLN memiliki komitmen untuk menjadi lokomotif terdepan dalam transisi energi untuk menjadikan Indonesia lebih hijau. Terdapat 29 inisiatif strategis, seperti penggunaan EBT, net zero emission serta mengembangkan bisnis baru untuk mendukung ekosistem transisi energi. Salah satunya melalui pembentukan kendaraan listrik.

“Inisiatif strategis 29 itu ada digital power plan dan beberapa pemanfaatan teknologi di PLN dan juga soal carbon netral di 2060 dan lain-lain,” ujarnya.

Menurutnya di DIY satu-satunya pembangkit berbasis EBT yang memasok energi ke jaringan PLN hanya PLTMH Semawung Kulonprogo dengan kapasitas 0,6 megawatt. Selain itu untuk pemanfaatan EBT bentuk lain, yang berkembang di DIY adalah PC Rooftop yang langsung dimanfaatkan pelanggan sehingga prodoksinya tidak dipasok ke jaringan PLN.

Ia menambahkan capaian wilayah DIY teraliri listrik di angka 99,99%, dengan capaian rasio desa sekitar 100%, artinya seluruh desa sudah berlistrik. Meski demikan ada beberapa masyarakat yang belum mendapatkan listrik secara langsung terutama masyarakat dengan kondisi khusus.

“Dengan sisa 0,01 persen kondisi khusus untuk DIY, berdasarkan data kami ada aliran tertentu yang tidak dialiri listrik atau umah yang ditinggali ODGJ, itu kan kondisi khusus,” ujarnya.

Kasi Energi dan Ketenagalistrikan Dinas PUP ESDM DIY Leo Yudha dalam kesempatan itu mengungkap indeks konsumsi listrik DIY lebih besar dari Jawa Tengah. Meski DIY tidak punya pembangkit atau hanya sebagai importir energi atau murni disuplai oleh PLN dan Pertamina.

Dalam mendukung transisi energi menggunakan, DIY sudah memiliki Perda No.15/2018 tentang EBT dan Perda No.6/2020 terkait rencana umum energi daerah 2020-2050.

Pada 2025 DIY menarget bauran energi di angka 6,6% dan 2050 8,8% bauran energi, target tersebut dipatok kecil karena potensi EBT di DIY sangat terbatas. Entitas swasta yang bergerak memproduksi energi untuk dijual ke PLN juga terbatas, saat ini hanya PLMTH Semawung.

Namun dari sisi pemanfaatan EBT berbasis komunitas yang dibangun CSR sudah cukup banyak. Hal itu dibuktikan dengan capaian bauran energi 2023 sudah di angka 6,91% atau lebih tinggi dibandikan target bauran energi yang ditetapkan di Perda.

“Dari sisi potensi punya kecil, kita punya potensi energi angin, kajian BPTKP itu potensinya 100 megawatt. Pemanfaatan saat ini amsih kecil dibangun PLT hybrid di pantai baru, dengan kapasitas 65 kilowatt listrik, itu dipakai warung wisata. Sebagai sumber pendamping, ini dibangun dengan energi bayu dikombinasikan dengan solar panel,” katanya. (***)