By 
STARJOGJA, JOGJA – Gelombang penolakan lima hari sekolah terus bergulir. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DIY secara resmi menyatakan penolakan terhadap lima hari sekolah yang memaksa siswa harus mengikuti sistem full day school.
Ketua DPW PKB DIY Agus Sulistyono menyatakan pihaknya bersama seluruh jajaran DPW PKB DIY telah lakukan kajian mendalam dan pantauan intensif. Menurutnya, banyak fakta di lapangan, bahwa mayoritas sekolah belum siap dalam rangka menerima kebijakan lima hari sekolah atau delapan jam pelajaran. Terutama ketidaksiapan fasilitas yang menunjang kebijakan tersebut.
Ia beralasan, banyak pegiat pendidikan madrasah dan pondok pesantren resah dengan kebijakan lima hari sekolah. Selain itu, kebijakan tersebut terbukti nyata menimbulkan masalah dan keresahan di masyarakat, bahkan merambah pada ormas di Indonesia. Di seluruh Indonesia, terdapat sekitar 76.000 madrasah yang dirugikan jika kebijakan ini secara resmi diterapkan. Kebijakan tersebut juga dinilai tidak sejalan dengan UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kebijakan Mendikbud ini jelas memantik kemarahan para pegiat pendidikan di Indonesia. Karena madrasah, pesantren terbukti sudah mampu melahirkan generasi terbaik bangsa yang berkarakter dan berkomitmen menjaga NKRI. Menurut saja harus dibatalkan kebijakan lima hari sekolah.
Madrasah Diniyah,merupakan lembaga yang paling terancam keberadaannya atas kebijakan lima hari sekolah. Padahal, Madin merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam non formal yang memiliki kiprah panjang dalam dunia pendidikan keagamaan di Indonesia. Madin merupakan bagian dari pendidikan karakter yang memiliki kontribusi besar untuk pembangunan karakter bangsa. Sunartono/JIBI/Harian Jogja
Comments