By 
Starjogja.com, Kulonprogo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo mendorong pemerintah kabupaten untuk membuat data kemiskinan terpadu, untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Pemkab selama ini dinilai gagal memperoleh bantuan penanganan kemiskinan, karena data kemiskinan yang lemah.
Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menuturkan, selama ini data kemiskinan tidak pernah diperbarui, misalnya saja data kemiskinan untuk penopang kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akibatnya, beberapa orang yang seharusnya menerima BPJS, gagal memperolehnya. Ia mengatakan alokasi anggaran BPJS untuk warga yang berhak, menjadi sia-sia karena tidak ada data kemiskinan terbaru.
Selain itu, Pemkab juga perlu meenyusun program komprehensif pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil hingga pemasaran produk. Karena menurut Akhid, pengentasan kemiskinan harus menyeluruh. Ia mencontohkan misalnya, warga miskin yang tergabung dalam kelompok usaha bersama (Kube) diberikan bantuan alat produksi, didampingi dalam produksi dan membantu dalam pemasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kulonprogo, Agus Santoso menyebutkan, Pemkab masih dalam tahapan membentuk tim khusus yang akan menyusun satu data kemiskinan. Nantinya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan mengirimkan data yang mereka miliki, sebagai data penyokong. Tim pembina pelaksana satu tim diisi oleh Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sedangkan Koordinator Pelaksana Tim Satu Data dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Satu data yang disimpulkan dalam tim, nantinya bukan hanya digunakan sebagai data pendukung program pengentasan kemiskinan, melainkan semua kebijakan terkait hampir semua sektor.
(Am)
Comments